DPRA Sepakat Tes Narkoba

DPRA sebagai lembaga yang berwenang menyusun regulasi, menyatakan sepakat dengan ide Dinas Syariat Islam (DSI)

DPRA Sepakat  Tes Narkoba
IST
Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky. 

* Untuk Calon Pengantin

BANDA ACEH - DPRA sebagai lembaga yang berwenang menyusun regulasi, menyatakan sepakat dengan ide Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh yang ingin memasukkan tes bebas narkoba sebagai syarat untuk menikah di Aceh. Langkah itu sebagai upaya untuk memberantas penggunaan narkoba. Hal itu disampaikan anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Iskandar Al-Farlaky kepada Serambi, Jumat (1/3).

Menurutnya, saat ini Rancangan Qanun (Raqan) Hukum Perkawinan yang merupakan inisiasi dari DSI Aceh sudah diterima DPRA. Bahkan Raqan itu masuk sebagai raqan prioritas yang akan dibahas tahun ini.

Iskandar mengatakan, meskipun raqan itu belum dibahas secara bersama, namun secara sikap, DPRA sangat mendukung adanya aturan tes narkoba sebagai syarat nikah. Karena aturan itu menjadi upaya pemerintah dalam menghentikan penggunaan narkoba di Aceh.

“Hadirnya aturan ini akan menggambarkan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh, juga berperan dalam menghentikan penggunaan narkoba,” ujar Iskandar.

Dengan adanya aturan ini, katanya, tentu akan membuat generasi muda Aceh berpikir kembali jika ingin terlibat dalam penggunaan narkoba. Karena hal itu dapat mengganjal keinginan mereka saat menikah nanti.

Ia menambahkan, tes bebas narkoba juga sebagai upaya penanggulangan dini kepada yang akan membangun rumah tangga, sehingga meminimalisir masalah nantinya. Karena kedepan, rumah tangga yang terbangun di Aceh, dijamin merupakan generasi yang bebas narkoba.

Rencananya, raqan itu akan dibahas DPRA setelah pemilu nanti. Meskipun saat ini dalam draft qanun belum dimasukkan aturan tes narkoba, tapi saat pembahasan nanti aturan itu akan dimasuk sebagai salah satu poin penting.

Selain itu, juga akan dilakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU), guna mendapatkan masukan dari ulama, tokoh masyarakat, akademis, dan perwakilan kelompok masyarakat lainnya. Menurutnya, semua hal teknis mengenai aturan itu akan dibicarakan bersama saat pembahasan nanti.(mun)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved