ASN Aceh Ikrar Netral

Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Aceh mendeklarasi ikrar “Aku Siap Netral” pada Pemilu 2019

ASN Aceh Ikrar Netral
IST
Helvizar Ibrahim

BANDA ACEH - Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Aceh mendeklarasi ikrar “Aku Siap Netral” pada Pemilu 2019. Ikrar ASN tersebut berlangsung saat apel pagi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (11/3).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Helvizar Ibrahim yang menjadi pembina upacara meminta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Aceh untuk patuh pada ikrar yang telah diucapkan. 

“Netral itu memang sebuah ketentuan yang mengharuskan kita ASN berada pada garis itu (netral). Tidak ada garis kebijakan lain, apabila melakukan kebijakan yang berbeda tentu ada sanksi,” kata Helvizar.

Dia menyatakan, deklarasi netral ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan dalam lingkungan Pemerintah Aceh. Ke depan, ia berharap seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) dapat melakukan hal yang serupa.

Menurutnya, pemerintah daerah mempunyai peran untuk mengingatkan ASN dan para birokrat untuk berada dalam posisi netral dalam proses Pemilu 2019, tetapi bukan berarti meninggalkan hak pilihnya pada 17 April mendatang.

“Nasib bangsa kita ke depan sangat tergantung pada pilihan kita hari ini. Mudah-mudahan hak pilih itu akan menentukan garis kebijakan bangsa Indonesia ke depan, “ ungkap Plt Sekda.

Terhadap ASN yang melanggar, Helvizar menegaskan akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. “Apa pun pelanggarannya, saya pikir sudah diatur mekanisme pemberian sanksi kepada ASN,” ujarnya.

Deklarasi ikrar ‘Aku Siap Netral’ yang dilakukan ASN Provinsi Aceh disambut baik oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh. “Allhamdulillah, deklarasi ini bagus sebagai upaya pencegahan,” kata anggota Panwaslih Aceh, Marini.

Dia menyampaikan, pencegahan itu perlu dilakukan agar tidak sampai terjadi pelanggaran pidana Pemilu. “Netralitas ASN sangat penting guna menjaga profesionalisme dan demi mencapai indeks efektivitas pemerintah,” ujarnya.

Indeks efektivitas pemerintah, lanjut dia, tidak akan pernah tercapai bila ada intervensi politik. Kalau itu terjadi maka negara ini tidak bisa menuju birokrasi kelas dunia. “ASN memang memiliki hak pilih tidak seperti TNI/Polri, namun ASN sebaiknya mampu menjaga profesionalitasnya dalam menyukseskan seluruh tahapan Pemilu serentak 2019,” pungkas Marini. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved