Viralkan Isu Pemilu tanpa Politik Uang dan Hoaks, KIP Diminta Gaet Kampus dan Ormas

Banyak pihak merasa khawatir bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Aceh bisa berlangsung secara jujur dan bersih.

Viralkan Isu Pemilu tanpa Politik Uang dan Hoaks, KIP Diminta Gaet Kampus dan Ormas
Serambinews.com
Mantan Ketua KIP Aceh, Ridwan Hadi, saat ini menjabat Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh. 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Banyak pihak merasa khawatir bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Aceh bisa berlangsung secara jujur dan bersih. Sebab berbagai praktik kecurangan kerap terjadi di lapangan, tanpa adanya penindakan seperti politik uang dan hoaks.

Untuk mengantisipasi hal itu, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Aceh, Ridwan Hadi SH meminta KIP mengaet banyak stakeholder guna membantu melakukan sosialisasi Pemilu yang jujur, dan bersih, seperti kampus dan organisasi masyarakat (ormas) yang netral.  

“Di provinsi lain saya melihat KPU-nya menggunakan banyak stakeholder, seperti memanfaatkan remaja masjid atau organisasi yang tidak berpihak ke manapun, untuk mendiskusikan dan memviralkan isu Pemilu itu asyik. Saya belum melihat hal itu viral di Aceh,” katanya.  

Ridwan menyampaikan itu ketika menjadi narasumber program cakrawala Radio Serambi FM dengan tema ‘Jangan Biarkan Kecemasan Berkembang Jelang Pemilu’, pada Jumat (15/3/2019).

Acara yang dipandu Dosi Elfian ini juga menghadirkan narasumber internal, Yocerizal, Redaktur Polhukam Serambi Indonesia.

Baca: Jokowi KW dan Prabowo KW, Mana yang Lebih Mirip?

Baca: Terkait APK Irwandi Dukung Jokowi-Maruf Amin, Begini Penjelasan PNA

Baca: Penembakan Brutal di Masjid Selandia Baru, Puluhan Tewas Serta 3 WNI Belum Diketahui Nasibnya

Mantan ketua KIP Aceh itu mengakui, saat ini KIP terus berusaha melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Namun, katanya, hal itu tidak bisa dilakukan sendiri tanpa melibatkan banyak pihak. “Strategi ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh KIP,” ujar dia.

Karena itu dia berharap, KIP bisa menggandeng pihak kampus dan ormas yang netral untuk mengkampanyekan Pemilu tanpa kecurangan.

Bila perlu, KIP bekerjasama dengan MPU untuk mengeluarkan fatwa yang mengharamkan praktik politik uang.   

“Ini harus diviralkan. Jika perlu, lembaga pelaksana Pemilu bekerja sama dengan lembaga agama untuk mengeluarkan fatwa yang terus disuarakan melalui da’i atau khatib dengan menyampaikan dampak buruk dari praktik politik uang dalam memilih pemimpin,” pungkasnya.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved