MaTA Sebut Reses Anggota DPRA Menjelang Pemilu Sengaja Supaya Bisa Gunakan Fasilitas Negara

Koordinator MaTA Alfian mengatakan reses anggota DPRA itu sengaja dilakukan menjelang Pemilu supaya bisa memanfaatkan fasilitas negara.

MaTA Sebut Reses Anggota DPRA Menjelang Pemilu Sengaja Supaya Bisa Gunakan Fasilitas Negara
NET
Koordinator LSM MaTA, Alfian 

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) ikut mengkritisi rencana anggota DPRA reses pada 23 Maret hingga 2 April 2019, atau sekitar dua minggu menjelang pelaksanaan Pemilu 17 April mendatang.

Koordinator MaTA Alfian mengatakan reses anggota DPRA itu sengaja dilakukan menjelang Pemilu supaya bisa memanfaatkan fasilitas negara.

"Reses kali ini sengaja dilakukan untuk dapat memafaatkan fasilitas negara dalam memperkuat basis pemenangan bagi anggota DPRA yang maju kembali dalam kontestasi," kata Alfian kepada Serambinews.com, Jumat (22/3/2019).

Baca: 12 Ribu TNI/Polri Siaga di Aceh Amankan Pemilu, Kapolda: Razia dan Pratoli Dialogis Terus Dilakukan

Baca: Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Ujaran Kebencian, Ini Komentar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj

Baca: Cinta Segitiga Berujung Maut, Istri dan Oknum Polisi Bayar Pembunuh untuk Habisi Pengusaha Tembakau

Alfian mengatakan, reses yang akan dilakukan menjelang Pemilu 2019, berpotensi terjadi penyalahgunaan fasilitas negara, mengingat waktu pencoblosan semakin dekat.

Menurutnya jika ditemukan ada oknum DPRA melakukan kampanye di saat reses dengan memakai fasilitas negara merupakan pelanggaran pemilu.

"Bawaslu dapat mengintensifkan pengawasan secara ketat di lapangan dan Bawaslu diminta tegas terhadap pelanggaran, jangan dibiarkan dagelan terjadi. Peluang mendompleng sangat terbuka dan publik harus memperkuat pengawasan di lapangan," kata Alfian.

Dia menambahkan, reses itu menjadikan alasan kuat anggota DPRA untuk bisa turun ke daerah konstituen masing-masing sekaligus sedang pencairan dana pokir Rp 20 miliar yang dikelola tiap-tiap anggota DPRA.

"Diduga kuat pasti terjadi korupsi dalam pengelolaan dana yang cukup besar itu dengan modus operandi pemotongan atau fee bagi anggota DPRA," sebutnya.(*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved