Sepanjang April, Bupati/Wali Kota Dilarang ke Luar Negeri

Dalam rangka menyukseskan agenda Pemilu 2019, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah

Sepanjang April, Bupati/Wali Kota Dilarang ke Luar Negeri
SERAMBI/BUDI FATRIA
DIRJEN Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo berbincang dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Komisioner KPU, Ilham Saputra dalam kegiatan rakor kesiapan Pemilu 2019 di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (26/3). 

BANDA ACEH - Dalam rangka menyukseskan agenda Pemilu 2019, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melarang bupati/wakil bupati dan wakil kota/wakil wali kota untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Larangan itu mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri sebelumnya.

Para kepala daerah dilarang ke luar negeri sepanjang bulan April, sejak 1-30 April mendatang. Menurut Nova, hal ini dilakukan semata-mata untuk menyukseskan dan menjaga stabilitas serta kondusivitas pelaksanaan Pemilu 2019.

Demikian disampaikan Nova dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi (rakor) kesiapan Pemilu 2019 di Aceh yang berlangsung di aula Kantor Gubernur Aceh, Selasa (27/3).

“Dapat kami sampaikan juga kepada para bupati/wali kota se-Aceh bahwa Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran terkait larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar negeri mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 April,” kata Nova.

Di hadapan para bupati/wakil bupati yang hadir dalam rakot tersebut, Nova juga meminta maaf karena tidak meneken surat perjalanan dinas ke luar negeri beberapa kepala daerah di Aceh yang telah mengajukan permohonan kepadanya. “Saya mohon maaf karena belum menandatangani surat tersebut, karena sudah ada surat edaran Mendagri soal itu,” katanya.

Rakor kemarin dihadiri oleh bupati/wali kota se-Aceh, KIP dan Panwaslih Aceh juga kabupaten/kota se-Aceh, serta stakeholder lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Aceh. Rakor tersebut juga mengahdirkan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, dan Komisioner KPU RI, Ilham Saputra sebagai pemateri.

Nova Iriansyah dalam sambutannya juga mengatakan, pelaksanaan rakor juga merupakan salah satu tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban

penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Maka yang menjadi keutamaan dalam rakor ini adalah bagaimana membangun penyamaan persepsi dan koordinasi efektif bersama untuk sinergitas dalam melahirkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 yang aman, damai, dan demokratis,” kata Nova.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo mengatakan, bupati/wakil bupati dan semua kepala daerah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 di daerahnya masing-masing. Menurutnya, bupati/wali kota juga bertanggung jawab soal keamanan dan ketentraman masyarakat dalam memilih.

“Ini kewenangan pemerintah daerah. Ini perhelatan besar, maka tanggung jawabnynya penuh kepada kepala daerah, tanggung jawabnya harus jelas, jangan sampai pada hari H tidak ada di tempat, kemudian ketika ada persoalan diserahkan ke aparat keamanan. Ini tanggung jawab sepenuhnya kepala daerah, maka Mendagri membuat surat itu,” demikian Soedarmo. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved