Merah Sakti: PKH bukan Program Caleg Petahana

SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti, gusar mendengar ada calon legislatif petahana yang mengklaim bahwa bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan hasil perjuangannya. Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan program Pemerintah Pusat.

Selaku kepala daerah, Merah Sakti merasa perlu meluruskan hal itu agar masyarakat tidak tertipu. “Saya ingin tegaskan jika dana PKH itu program pusat atas usulan daerah. Jadi jangan ada pihak-pihak yang mengklaim jika PKH adalah hasil perjuangannya, ini tidak benar dan jelas menyesatkan,” pungkas Sakti kepada Serambi, Minggu (31/3).

Sakti meminta jangan ada pihak mengklaim program pemerintah untuk mengelabui masyarakat. “Semua jalur bantuan itu dari pemerintah, mulai petugas lapangan ke dinas, lalu wali kota hingga diteruskan ke pusat. Maka aneh ada oknum politisi justru mengklaim PKH program usulannya?,” tegas Sakti.

Sakti juga mengingatkan pihak Dinas Sosial Kota Subulussalam hingga petugas lapangan yang menangani bantuan dana PKH agar tidak melakukan tindakan yang mengarah pada politik praktis dengan cara apapun. Menurut Sakti, para petugas PKH wajib netral dalam menyambut Pemilu.

Terpisah, Koordinator Kota (Korkot) PKH untuk Kota Subulussalam, Yunadi, juga menegaskan bahwa PKH murni dari Kementerian Sosial RI. PKH ia jelaskan, berawal sejak masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “PKH dibentuk di Indonesia pada tahun 2007, masuk Subulussalam tahun 2013 sampai saat ini,” kata Yunadi

Pihaknya siap mempolisikan oknum caleg yang mencatut PKH untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, Yunadi meminta masyarakat melaporkan jika ada oknum-oknum tertentu mengklaim PKH untuk kampanye. “Siapa caleg yang mengklaim itu kami bisa laporkan, kami tuntut,” pungkas Yunadi.(lid)