23 Orang Berpakaian tidak Islami Terjaring Razia Busana di Peureulak

Teuku Amran melalui Kabid Penegakan peraturan daerah dan Syariat Islam, Muzakkir, mengatakan dalam razia ini sebanyak 23 orang berbusana tidak Islami.

23 Orang Berpakaian tidak Islami Terjaring Razia Busana di Peureulak
For Serambinews.com
Tim gabungan terdiri petugas Satpol PP, dan WH Aceh Timur, dibackup personel Sat Lantas Polres Aceh Timur, dan dibantu Personel TNI/Polri dari Polsek, dan Koramil Peureulak, serta petugas Dishub menggelar razia dan penertiban busana yang tidak Islami, di depan Kantor Dishub di Jalan Medan-Banda Aceh, Peureulak, Aceh Timur, Rabu (10/4/2019). 

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Tim gabungan terdiri petugas Satpol PP, dan WH Aceh Timur, dibackup personel Sat Lantas Polres Aceh Timur, dan dibantu Personel TNI/Polri dari Polsek, dan Koramil Peureulak, serta petugas Dishub menggelar razia dan penertiban busana yang tidak Islami, di depan Kantor Dishub di Jalan Medan-Banda Aceh, Peureulak, Aceh Timur, Rabu (10/4/2019).

Kasatpol PP dan WH Aceh Timur, Teuku Amran, melalui Kabid Penegakan peraturan daerah dan Syariat Islam, Muzakkir, mengatakan dalam razia ini sebanyak 23 orang berbusana tidak Islami terjaring razia.

Mereka terdiri dari pelanggar busana perempuan yang memakai pakaian ketat 15 orang, tidak berjilbab 1 orang, dan laki-laki yang memakai celana pendek 7 orang.

Tidak hanya warga yang berpakaian tidak Islami yang dirazia, jelas Muzakkir, tapi PNS yang berkeliaran pada jam dinas atau indisipliner, atau cepat pulang dari jadwal yang ditentukan juga dirazia.

Baca: Razia Busana di Lhokseumawe, WH Jaring 16 Pria Bercelana Pendek dan 10 Wanita Berpakaian Ketat

Baca: Hasyim dan Devi Tewas Tanpa Busana di Kamar Hotel dengan Luka Tembak, Polisi Ungkap Motifnya

Baca: Catin Wajib Berbusana Adat Aceh

“Oleh karenanya, PNS yang terjaring razia sebanyak 5 orang. Kepada PNS yang indipliner ini hanya diberikan teguran dan peringatan agar tidak melanggar disiplin dengan menandatangani surat pernyataan yang dipersiapkan oleh penyidik PPNS. Ke depan bila masih ada ASN yang terjaring razia maka kita akan menyurati pimpinan atau atasannya agar yang bersangkutan diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik PPNS, dan hasilnya dilaporkan ke BKPSDM untuk diteruskan kepada Bupati Aceh Timur,” jelas Muzakkir.

Razia terhadap PNS yang tidak disiplin ini menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Aceh Timur, Nomor.065/285  tgl 11 Februari 2019 Tentang Pelaksanaan Disiplin Jam Kerja PNS dan tenaga Kontrak.

Sedang razia penertiba busana yang tidak Islami, dalam rangka menegakkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Pasal 13 Ayat (1) yang mana disebutkan bahwa setiap orang Islam wajib berbusana Islami.

Sedangkan, ketentuan sanksinya diatur dalam pasal 23 yang mana disebutkan bahwa barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.

“Busana Islami yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) adalah berpakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh,” jelas Muzakkir.

Para pelanggar busana dalam razia ini, diberikan pembinaan dan dinasihati agar ke depan berpakaian dengan menutup aurat, dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan, agar tidak mengulanginya.

“Apabila mengulangi lagi perbuatannya bersedia untuk diproses sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku,” jelas Muzakkir.

Muzakkir, mengatakan dari tahun ke tahun jumlah pelanggar busana terus mengalami penurunan. Karena tingkat kesadaran masyarakat untuk berpakaian sesuai Syariat mulai tinggi. (*)

Penulis: Seni Hendri
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved