Mahasiswa dan Pemuda Aceh Demo Bela Irwandi di Jakarta

Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat peduli Aceh (GEMPAR) melakukan aksi

Mahasiswa dan Pemuda Aceh Demo Bela Irwandi di Jakarta
SERAMBI/FIKAR W EDA
AKSI demonstrasi membela Irwandi di Pengadilan Tipikor dan Mahkamah Agung, Rabu (10/4)

JAKARTA - Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat peduli Aceh (GEMPAR) melakukan aksi demontrasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, Rabu (10/4). Mereka memprotes vonis yang dijatuhkan kepada Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Demonstran memulai aksinya di depan Kantor Pengadilan Tipikor Jakarta, kemudian dilanjutkan ke Mahkamah Agung RI Jalan Merdek Utara.

Dalam aksinya, para demonstran asal Aceh itu membentangkan poster dan spanduk yang berisi kecaman terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Irwandi Yusuf. Para demonstran juga dilengkapi pengeras suara dan menampikan beberapa orator secara bergantian.

Husnul, salah seorang demonstran dalam orasinya mengatakan, vonis yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor kepada Irwandi Yusuf terlalu dipaksakan dan sarat dengan dugaan permainan kepentingan para elit politik. “Kami menilai vonis terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan,” teriaknya.

Demonstran lainnya, Akmal Fahmi, saat berorasi di Gedung Mahkamah Agung meneriakkan bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan dugaan pelanggaran kode etik dengan mencari-cari kambing hitam saat membuat tuntutan terhadap Irwandi Yusuf.

Agussalim, Koordinator aksi GEMPAR menyampaikan, JPU mengabaikan fakta-fakta persidangan saat membuat tuntutan. “Kami meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum,” tukas Agussalim.

Seperti diberitakan sehari sebelumnya, majelis hakim Tipikor memvonis Irwandi Yusuf dengan pidana tujuh tahun penjara, membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan, dan mencabut hak dipilih dalam.jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani pidana penjara.(fik)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved