Aceh Harus Miliki Nilai Tawar di Pusat, Tu Sop Minta Rakyat Jadi Timses Kemajuan Aceh

Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau akrab disapa Tu Sop Jeunieb mengatakan Aceh harus memiliki nilai tawar

Aceh Harus Miliki Nilai Tawar di Pusat, Tu Sop Minta Rakyat Jadi Timses Kemajuan Aceh
SERAMBI/M ANSHAR
Imam Besar Barisan Muda Ummat (BMU), Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab (Tu Sop). SERAMBI/M ANSHAR 

Aceh Harus Miliki Nilai Tawar di Pusat, Tu Sop Minta Rakyat Jadi Timses Kemajuan Aceh

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau akrab disapa Tu Sop Jeunieb mengatakan Aceh harus memiliki nilai tawar di mata pemerintah pusat.

Menurutnya, momentum pemilu dan pilpres tahun 2019 ini harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh untuk membangun bargaining sehingga Aceh memiliki nilai tawar di pusat.

Baca: 2 Guru Korban Kecelakaan di Cot Panglima Dirujuk ke Banda Aceh, Hingga Kini Belum Sadarkan Diri

Baca: Daftar Hotel di Banda Aceh Rekomendasi Disbudpar, Ini Layak Dijadikan Pilihan

Baca: Aceh Utara Masih Kekurangan Surat Suara, Ini Jumlahnya

“Aceh harus memiliki bargaining position yang jelas dengan pusat. Siapapun yang terpilih sebagai presiden pada Pilpres nanti, itu adalah keputusan politik rakyat,” ungkap Tu Sop kepada Serambi, Senin (15/4/2019).

Pimpinan Dayah Babussalam Al Aziziyah Jeunieb ini menambahkan, posisi Aceh saat ini harus lebih diperkuat lagi dengan langkah-langkah diplomasi yang strategis agar Aceh bisa lebih maju.

"Rakyat Aceh harus menjadi timses untuk memperjuangkan masa depan Aceh yang lebih baik bagi anak cucu kita. Kita harus berlomba dalam kebaikan, bukan hanya bertanding untuk sekedar mengalahkan dan memenangkan,” ujar Tu Sop.

Dalam kesempatan itu, Tu Sop juga menyampaikan kalangan ulama Aceh telah membuat dan menandatangani nota kesepahaman bersama terkait kemaslahatan umat dan daerah. Siapun presiden ke depan, diharapkan nota kesepahaman tersebut dapat dilaksanakan.  

Nota kesepahaman yang memuat sembilan poin itu sudah pernah ditawarkan kepada kedua calon presiden RI, baik Jokowi-Ma’ruf Amin maupun Prabowo-Sandi. Tapi hanya kubu Prabowo-Sandi yang serius merespon keinginan ulama tersebut.

Sehingga nota kesepahaman itu diberikan kepada Prabowo-Sandi dengan harapan dapat dilaksanakan apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI yang akan datang. “Ikhtiar politik yang kami lakukan agar Aceh memiliki nilai tawar,” katanya.

Di antara sembilan poin nota kesepahaman itu adalah meminta Prabowo-Sandi untuk komitmen melaksanakan syariat Islam yang berlandaskan sejarah dan kultur masyarakat Aceh, yaitu Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Selain itu, meminta Prabowo-Sandi mendukung perdamaian di Aceh dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang menjunjung tinggi keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) Helsinki.

Selanjutnya, berkomitmen memperkaut peran ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Aceh, berkomitmen mempertahakan dana otonomi khusus Aceh (DOKA), dan berkomitmen mengoptimalkan kewenangan dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe.

Yang terpenting lainnya adalah, meminta Prabowo-Sandi berkomitmen melibatkan ulama Aceh dan komponen cendikiawan sebagai penasihat dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved