Aceh belum Punya Strategi Tepat Turunkan Kemiskinan

Meski sudah 10 tahun menerima dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya 3,5-8 triliun rupiah per tahun

Aceh belum Punya Strategi Tepat Turunkan Kemiskinan
IST
RUSTAM EFFENDI,Pakar Ekonomi Unsyiah 

BANDA ACEH - Meski sudah 10 tahun menerima dana otonomi khusus (otsus) yang jumlahnya 3,5-8 triliun rupiah per tahun, namun hingga kini Aceh belum mempunyai strategi yang tepat untuk menurunkan angka kemiskinan dengan dana tersebut. Akibatnya, penduduk miskin di daerah ini berada pada peringkat pertama di Sumatera dan ranking kelima nasional.

Demikian antara lain disampaikan Pakar Ekonomi Unsyiah, Rustam Effendi, menjawab Serambi di Banda Aceh, kemarin, menanggapi liputan eksklusif harian ini, Senin (15/4), berjudul Mengapa Aceh Tetap Miskin? “Dana otsus yang kita terima sejak tahun 2008 dengan 3,5 sampai 8 triliun rupiah per tahun belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” ujar Rustam.

Buktinya, sebut Rustam, sebelum Aceh menerima dana otsus, angka kemiskinan pada tahun 2004-2007 turun 3,11 persen atau rata-rata 1,036 persen per tahun dari 29,76 persen menjadi 26,65 persen. “Sedangkan selama menerima dana otsus sejak tahun 2008 sampai 2018, angka kemiskinan hanya turun 7,56 persen atau 0,756 persen per tahun dari 23,53 menjadi 15,97 persen. Jumlah itu jauh di bawah penurunan penduduk miskin sebelum ada dana otsus,” ungkap Rustam.

Menurutnya, masalah tersebut terjadi karena beberapa hal. Pertama, kata Rustam, karena Aceh belum punya strategi yang tepat untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. Kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan belum memberi dampak positif secara signifikan bagi pengurangan penduduk miskin. Kedua, nomenklatur program dan proyek yang dibiayai dana otsus untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran tak efektif dan kurang menyentuh kebutuhan warga miskin. Hampir semua perangkat pemerintah daerah terkesan kurang mampu mencermati kebutuhan warga miskin.

Ketiga, sambungnya, sinergisitas Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota tidak terlaksana dengan baik. Akibatnya, tidak ada nomenklatur program prioritas yang disepakati bersama. Keempat, kata Rustam lagi, untuk memerangi kemiskinan dibutuhkan strategi perang total dan tidak boleh parsial. Dikatakan, semua program harus terintegrasi dengan baik ke dalam program prioritas dari masing-masing bidang seperti infrastuktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, syariat Islam, sosial, dan penanganan bencana alam.

“Proyek tidak harus banyak, tapi sebaiknya ditetapkan program dan kegiatan bersama yang dinilai ampuh untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran. Sayangnya, saat ini Aceh belum punya program unggulan yang bisa menyelesaikan isu krusial itu. Strategi yang dirancang kurang tepat sasaran. Hal tersebut sebagai imbas dari minimnya kapasitas perencana di sektor hulu,” jelasnya. Kelima, tambah Rustam, kurangnya komitmen dari pembuat kebijakan di provinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya, jeritan di level bawah tidak tersahuti dan terkesan diabaikan.

Untuk masalah pengangguran, kata Rustam, penurunannya juga tidak signifikan. Pada Agustus 2011 hingga Agustus 2018, sebutnya, angka pengangguran rata-rata turun 1,92 persen. Jumlah pengangguran pada tahun 2011 sebanyak 149.000 orang, namun pada Februari 2018 malah bertambah banyak yaitu mencapai 154.000 orang. Hal itu, menurut Rustam Effendi, terjadi akibat minimnya pihak swasta yang berinvestasi di Aceh.

Hal tersebut mungkin disebabkan oleh kurang kondusifnya iklim investasi di Aceh terutama untuk sektor pertambangan dan mineral. “Secara umum stabilitas keamanan di Aceh aman dan nyaman, tapi untuk investasi pertambangan seperti tambang emas dan lain-lain belum begitu bagus. Alasannya antara lain faktor lingkungan hidup,” ungkapnya.

Untuk mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan, Rustam mengatakan, harus ada investasi besar yang masuk ke Aceh. Tapi, tidak harus pertambangan, masih banyak sektor lain yang bisa dikembangkan seperti perikanan, pengolahan hasil pertanian dan perkebunan, hortikultura, peternakan, perdagangan, perhotelan, agroindustri, dan pariwisata.

Peluang investasi pariwisata, menurutnya, juga belum digarap secara maksimal oleh pihak swasta lokal di Aceh. Padahal, kalau digarap seperti di Bali dan Lombok, sektor ini bisa menyerap tenaga kerja dan menampung hasil produksi IKM dalam jumlah besar. Bupati/wali kota dan gubernur, kata Rustam, perlu mendorong perbankan untuk terus memaksimalkan kontraktor lokal agar mau terjun ke sektor-sektor tersebut.

“Berdayakan potensi lokal untuk membangun industri pariwisata. Tingkatkan terus produk lokal halal guna mendukung industri pariwisata islami. Potensi untuk hal itu sangat besar, tapi pemberdayaannya belum maksimal. Lindungi produksi makanan dan minuman serta kerajinan lokal. Manfaatkan setiap ada kegiatan pemerintah atau swasta,” sarannya.

Satu lagi, tambah Rustam, berdayakan lahan tidur serta tidak boleh mengabaikan peran usaha mikro, kecil, dan menengah. “Usaha mikro dan IKM sangat penting kita kembangkan, karena sektor ini sangat tahan terhadap krisis ekonomi nasional maupun global,” demikian Rustam Effendi.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved