Opini

May Day, Saatnya Buruh Sejahtera

Masalah buruh selalu menjadi perbincangan hangat, seolah menjadi kajian yang tak akan pernah selesai untuk dianalisis

May Day, Saatnya Buruh Sejahtera
IST
Dr. Marhamah, M.Kom.I,Dosen Komunikasi IAIN Lhokseumawe

Oleh, Dr. Marhamah, M.Kom.I, Dosen Komunikasi IAIN Lhokseumawe

Masalah buruh selalu menjadi perbincangan hangat, seolah menjadi kajian yang tak akan pernah selesai untuk dianalisis. Masalah kesejahteraan, upah buruh (UMR), sistem kontrak, outsourching, PHK dan lain sebagainya menjadi masalah buruh yang tak kunjung berakhir. Bahkan, menjadi salah satu masalah pokok yang harus dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia.

Padahal, jika ditelaah lebih dalam lagi, buruh sebenarnya menjadi modal bagi geraknya roda pembangunan nasional, penggerak ekonomi negara selain sebagai pelaku primer dalam membangun peradaban bangsa. Buruh memiliki kontribusi besar dalam mengahasilkan devisa negara.

Hingga saat ini buruh masih terus memperjuangkan hak-hak mereka yang dirasakan belum adil. Posisi buruh di lapangan juga sering kurang beruntung karena hubungannya dengan pemilik modal tak selalu harmonis, tak seiring sejalan. Kepentingan di antara keduanya berbeda mendasar.

Perspektif buruh, ia bekerja untuk mendapatkan upah, karena ia telah menukar tenaganya untuk pemilik modal. Sedangkan perspektif pemilik modal, laba dan keuntungan (profit) adalah tujuan akhir (goals) yang utama. Padahal, sebenarnya hubungan pengusaha dan buruh adalah kemitraan dalam bekerja.

Kemitraan antara buruh dan pemilik modal menunjukkan adanya prinsip kesetaraan yang menempatkan mereka pada kedudukan yang sama, yaitu saling membutuhkan. Di satu pihak buruh membutuhkan upah dan di pihak lain pemilik modal membutuhkan tenaga. Kemitraan antara buruh dan pemilik modal ini harusnya menjadi dasar pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing.

Pemenuhan hak-hak buruh bukan berarti mengurangi kewajiban buruh dalam melaksanakan pekerjaan secara sungguh-sungguh sesuai dengan perjanjian kerja. Dan prinsip keadilan menempatkan kedua belah pihak, baik buruh maupun pemilik modal untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerja bersama.

Kesejahteraannya
Kesejahteraan buruh merupakan kebutuhan mendasar (basic need) yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik selama atau di luar hubungan kerja, yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan buruh indikatornya adalah upah minimum regional (UMR).

Kondisi buruh di Indonesia dapat dikatakan kesejahteraannya masih memprihatinkan dilihat dari upah yang kecil dan tidak sesuai dengan jam kerja. Upah yang menjadi hak buruh sejatinya mencakup tunjangan baik bagi dirinya maupun keluarganya. Sehingga sebanding antara upah buruh dengan kerja dan kebutuhan rillnya.

Persoalan upah yang layak memerlukan adanya standar upah minimum yang realistis dan dapat memenuhi kebutuhan minimum buruh. Hal ini terkait dengan regulasi yang tidak memadai, implementasi yang tidak sesuai, dan stake holder yang kurang kompeten dalam menetapkan kebijakan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved