Wiranto Akan Tindak Tegas Media, Fahri Hamzah: Kebebasan Mau Ditutup Itu Salah
Wiranto menyebut media yang bertindak demikian diperbolehkan untuk di-shutdown atau ditutup.
SERAMBINEWS.COM - Menko Polhukam Wiranto menuturkan akan menindak tegas media yang dinilai membantu menyebarkan pelanggaran hukum.
Wiranto menyebut media yang bertindak demikian diperbolehkan untuk di-shutdown atau ditutup.
Hal itu dikatakan Wiranto saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/05/2019).
"Kita perlu melakukan tindakan tegas lagi, media mana yang telah membantu melakukan satu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu dishutdown, kita hentikan, kita tutup, enggak apa-apa," ujar Wiranto dikutip TribunJakarta.com dari Kompas TV, pada Selasa (7/5/2019).
Menurut Wiranto penutupan media yang dianggap menyebarkan pelanggaran hukum demi menjaga ketertiban nasional, menegakkan NKRI, dan menjaga perdamaian di masyarakat.
Baca: 127 Mahasiswa Ikut Daurah Ramadhan di Kampus Darussalam
Baca: Truk Bermuatan 20 Ton Biji Kopi Terjun ke Jurang di Kilometer 35, Begini Kondisinya
Wiranto juga menjelaskan penutupan media tersebut sudah diatur dalam undang-undang.
"Demi ketertiban nasional, ada hukum, ada undang-undang hukum yang ijinkan kita, sekali lagi, demi tegaknya NKRI demi masyarakat yang ingin damai." jelas Wiranto.
"Demi masyaraklat yang mendambakan kedamaian," tambahnya Wiranto.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah lantas menanggapi pernyataan pernyataan Wiranto tersebut.
Fahri Hamzah pun menilai pernyataan Wiranto seakan memperlihatkan pemerintah yang tengah panik, dikutip TribunJakarta.com dari Tribunnews.com.
Menurutnya, kebebasan pers merupakan hal yang telah dianut negara Indonesia yang mengusung demokrasi.
"Kebebasan ini harga mati. Kapasitas pemerintah lah yang harus kita sesuaikan dengan kebebasan masyarakat," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019).
Baca: 6 Orang Kakak Beradik Ini Sambut Ramadhan Tanpa Orang Tua: Sang Ibu Meninggal dan Ayah Dipenjara
Baca: Wiranto Bentuk Tim Hukum Nasional untuk Mengkaji Ucapan, Tindakan hingga Pemikiran Tokoh Tertentu
Menurutnya, pemerintah seharusnya mengelola kebebasan pers dengan memperbaiki.
Disebutkan Fahri menutup media adalah tindakan yang salah.
"Kapasitas pemerintah untuk mengelola kebebasan itu yang perlu diperbaki. Jangan kemudian pemerintahnya gelagapan, panik, lalu kemudian kebebasannya mau ditutup, itu salah," kata dia.