KPU Ultimatum KIP Aceh Besar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya merespons kekisruhan yang terjadi di Komisi Independen Pemilihan

KPU Ultimatum KIP Aceh Besar
For Serambinews.com
AGUSNI AH, Komisioner KIP Aceh 

* Selesaikan Rekapitulasi DPRK Paling Lambat 17 Mei

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya merespons kekisruhan yang terjadi di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar akibat rekapitulasi penghitungan suara untuk DPRK. Dalam surat balasannya kepada KIP Aceh, KPU mengultimatum KIP Aceh Besar untuk segera menyelesaikan rakapitulasi perolehan suara DPRK paling lambat 17 Mei.

Penegasan dan instruksi itu disampaikan KPU RI dalam surat bernomor 813/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 yang bersifat segera. Surat itu merupakan surat balasan KPU RI kepada surat KIP Aceh bernomor 924/PL.02.7-SD/11/Prov/V/2019 tanggal 12 Mei.

“Benar, kita sudah menerima surat balasan dari KPU RI terkait KIP Aceh Besar,” kata Komisioner KIP Aceh, Agusni AH.

Dalam surat itu, KPU menyebutkan, ketentuan Pasal 413 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa KPU/KIP provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon DPRD provinsi paling lambat 25 hari setelah hari pemungutan suara. KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.

Untuk melaksanakan ketentuan itu, KPU memerintahkan atau mengultimatum KIP Aceh Besar melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilu DPRK Aceh Besar paling lambat lima hari sebelum rekapitulasi di tingkat nasional.

“Jika mengacu pada jadwal, lima hari sebelum rekapitulasi nasional selesai, berarti KIP Aceh Besar harus menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara DPRK paling lambat 17 Mei mendatang,” kata Agusni.

Dalam surat itu juga diperintahkan, KIP Aceh Besar harus menyampaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilu DPRK Aceh Besar kepada KPU RI paling lambat empat hari sebelum rekapitulasi di tingkat nasional berakhir. Surat itu dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman.

Seperti diketahui, rapat pleno KIP Aceh Besar memunculkan protes luar biasa dari para saksi sejumlah partai lokal. Bahkan, karena kecewa terhadap KIP Aceh Besar, massa pendukung sempat ricuh dalam setiap kali digelar rapat pleno. Massa meluapkan kemarahan dengan merobohkan dan membakar tenda, kursi, bahkan memecahkan kaca gedung DPRK setempat.

Protes massa pendukung parpol mencuat karena mereka kecewa terhadap KIP Aceh Besar lantaran tidak merespons permintaan sejumlah partai politik—sebagaimana rekomendasi Panwaslih Aceh Besar—yang meminta dilakukan penghitungan ulang suara di 220 TPS di 15 kecamatan.

Atas persoalan itu, Komisioner KIP Aceh, Agusni AH menyebutkan, pihaknya mulai hari ini juga akan turun ke Aceh Besar untuk menggelar musyawarah dengan sejumlah stakeholder guna mencari solusi atas permasalahan yang muncul di KIP Aceh Besar.

“Yang jelas ini sudah ada perintah dari KPU untuk segera melanjutkan rekapitulasi. Dan, kita (KIP Aceh) juga akan turun ke sana untuk bermusyawarah terkait kasus ini,” kata Agusni AH.

Lantas apakah intruksi KPU RI kepada KIP Aceh Besar untuk melanjutkan rekapitulasi itu akan mencairkan persoalan yang selama ini mencuat, yakni massa partai lokal (parlok) yang meminta rekapitulasi ulang? Agusni tidak menjawab tegas hal itu, tapi intinya dia berharap semua pihak berpikir secara jernih dan secara komprehensif untuk kebaikan bersama.

“KIP Aceh mendorong agar masalah ini dapat segera diselesaikan. Mari berpikir dengan jernih. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa mencederai proses demokrasi di Aceh,” pungkasnya. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved