Wacana Pembubaran Koalisi Parpol Pendukung di Pilpres, Ini Tanggapan BPN, TKN hingga Mahfud MD
Usul pembubaran koalisi parpol pendukung Pilpres 2019 itu datang dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik
lihat foto
SERAMBINEWS.COM - Wacana pembubaran koalisi parpol pendukung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mengemuka.
Usul pembubaran koalisi parpol pendukung Pilpres 2019 itu datang dari Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik
juga mengusulkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya dalam Pilpres 2019.
"Saya usul, Anda (Prabowo) segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," ujar Rachlan seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019).
Menurut Rachland, saat ini Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 telah usai.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik (YouTube/Kompas TV)
Baca: Menjelang Disuntik Mati, Terpidana Berusia 70 Tahun Ini Tetap Menolak Minta Maaf
Baca: Lama Bungkam, Pasangan Suami-istri Ini Sebut Kematian Putri Diana Bukanlah Murni Kecelakaan
Kendati Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun Rachlan menilai proses tersebut tidak melibatkan peran partai.
Oleh sebab itu, kata Rachlan, sebagai pemimpin koalisi Prabowo sebaiknya menggelar pertemuan resmi terakhir untuk membubarkan koalisi.
"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai," kata Rachlan.
"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tutur dia.
Tak hanya koalisi di kubu Prabowo, Rachland juga meminta koalisi parpol pendukung Jokowi untuk membubarkan diri.
"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ujar Rachland seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019).
Ia menilai, keterbelahan di masyarakat berpotensi menimbulkan benturan.
Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.
"(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," katanya.
Baca: Wasekjen Demokrat Minta Prabowo Bubarkan Koalisi Partai Pendukung, BPN: Kalau Mau Keluar Silahkan
Baca: Rayakan Idul Fitri 2019, Pemimpin Tertinggi Iran Ampuni 691 Narapidana
