Kadin; Harapan Ekonomi Aceh

Oleh Dr Mirza Tabrani, MBA, Dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah

Beberapa hari ke depan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Aceh mengadakan Musyawarah Provinsi (Muprov). Dari sekian banyak agenda yang dibahas, salah satunya adalah pemilihan ketua baru. Suksesi ini menjadi sangat penting karena selama ini organisasi tersebut lebih banyak pasif, terkesan kurang punya greget.

Tulisan ini, lebih banyak saya fokuskan kepada harapan kemajuan Kadin Aceh ke depan sebagai bagian dari kemajuan ekonomi Aceh. Saya menghindari membahas masalah yang sudah terjadi. Biarlah peristiwa yang lalu menjadi pengalaman pahit dan mudah-mudahan menjadi catatan membangun semangat pengembangan dunia usaha ke depan.

Di banyak negara, terutama negara maju, organisasi pengusaha memiliki peran yang strategis. Organisasi ini menjadi partner pemerintah. Bahkan, dalam banyak hal sering memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan politik sebuah negara. Banyak juga organisasi pengusaha menjadi tulang punggung penggerak ekonomi sebuah negara, terutama negara-negara dengan peran sektor swasta yang dominan.

Saya ingin memberikan catatan bahwa pemilihan ketua beserta pengurus Kadin Aceh menjadi strategis karena beberapa hal. Pertama, selama hampir 10 tahun, ekonomi Aceh tumbuh lebih rendah dibandingkan daerah lain, bahkan juga selalu berada di bawah nasional. Di Sumatera saja laju pertumbuhan ekonomi Aceh termasuk paling rendah dan berbanding terbalik dengan jumlah anggaran pemerintah yang termasuk tertinggi di Sumatera.

Saya khawatir bila tidak ada pembenahan, terutama di kalangan pengusaha, ekonomi Aceh masih mengalami stagnasi. Itu artinya Aceh terus ketinggalan dibanding aderah lain.

Kedua, dilihat dari segi investasi, kita mendapat fakta bahwa investasi yang masuk dan tumbuh di Aceh rendah sekali. Terutama setelah Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias berakhir 10 tahun lalu, investasi yang masuk ke Aceh baik dari pemerintah maupun swasta sangat rendah. Investasi asing yang kita harapkan mampu membangun industri pengolahan (manufaktur) belum ada sama sekali, terutama dalam skala besar.

Banyak faktor yang menyebabkan investasi belum tumbuh. Di samping regulasi dan dukungan infrastruktur, faktor persepsi dalam bidang keamanan sangat dominan mempengaruhi rendahnya hasrat luar untuk investasi ke Aceh.

Membangun persepsi bahwa Aceh aman untuk investasi adalah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secepat mungkin. Sebab, kita tahu pertumbuhan investasi selalu berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonomi; bila investasi meningkat laju pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sebaliknya, bila investasi menurun maka laju pertumbuhan ekonomi juga melambat, bahkan bisa negatif.

Selama ini, sejak Dana Otonomi Khusus diberikan ke Aceh, kita seperti kehilangan semangat mencari sumber investasi swasta. Dari tahun ke tahun ketergantungan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap tinggi. Padahal, peran anggaran pemerintah untuk operasional dan belanja publik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah hanya 16 persen. Selebihnya berasal dari dukungan sektor lain, khususnya kegiatan usaha swasta.

Ketiga, kondisi-kondisi riil ekonomi yang terjadi di Aceh dalam beberapa tahun belakangan ini tentu memberikan dampak yang besar dalam kondisi sosial ekonomi daerah. Misalnya sulitnya lapangan kerja, tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta ketimpangan pendapatan antarpenduduk dan wilayah.

Kondisi sosial ekonomi yang tidak terlalu baik dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Seperti tingkat kriminalitas yang tinggi, migrasi tenaga-tenaga yang kualified ke daerah lain dan makin mempersulit masuknya investasi luar. Dampak akhir Aceh akan berada dalam jebakan kemiskinan dan stagnasi pertumbuhan.

Keempat, pada waktu yang hampir bersamaan Aceh menghadapi masa transisi sistem perbankan dari bank umum konvensional ke bank umum syariah. Proses transisi ini harus mendapat perhatian, dukungan semua pihak, paling utama dari kalangan swasta sehingga memberikan manfaat yang besar terhadap daerah dan dunia usaha.

Oleh sebab itulah, saya melihat Musprov Kadin Aceh harus mampu menjawab persoalan ekonomi yang sedang terjadi di Aceh. Salah satu cara dunia usaha menjawab persoalan Aceh adalah berfungsinya organisasisa dunia usaha, termasuk Kadin.

Untuk menjadikan Kadin Aceh sebagai organisasi yang memberikan pengaruh bagi dunia usaha, harus dipimpin oleh orang yang punya kapasitas yang mumpuni. Sosok yang memimpin organisasi ini ada di kalangan pengusaha Aceh, karena nantinya mereka akan berhadapan dengan banyak masalah.