PA dan PNA Bersatu di DPRA
Setelah sekian lama terbelah secara politik, dua partai lokal (parlok) yang menaungi eks kombatan GAM
* Dalam Koalisi Aceh Bermartabat Jilid II
BANDA ACEH - Setelah sekian lama terbelah secara politik, dua partai lokal (parlok) yang menaungi eks kombatan GAM, yakni Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA), kini bersatu dalam satu koalisi di DPRA untuk periode 2019-2024. Kedua partai sepakat bersatu secara permanen dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) jilid II hinga lima tahun ke depan.
Sebenarnya, ini bukanlah koalisi baru, koalisi ini digagas pertama sekali oleh PA pada akhir 2014 silam. Hanya saja, saat itu, PNA memilih berada di luar koalisi, sedangkan PA dan tujuh partai politik (parpol) lainnya bersama dalam satu koalisi, meski kemudian ada partai yang tidak sejalan karena afiliasi (hubungan/pertalian) politik saat Pilkada 2017.
Bergabungnya PNA dalam koalisi yang diketuai oleh Muzakir Manaf alias Mualem ini memang cukup mengejutkan. Pasalnya, PA dan PNA diakui tidak akur dan menjadi rival sejati setiap kontestasi politik di Aceh dalam 15 tahun terakhir, baik saat pilkada maupun pemilu serentak. Tak jarang, massa kedua partai ini berseteru di lapangan dan paling kentara justru terlihat pada Pilkada 2017 lalu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA-PA), Muzakir Manaf (Mualem) membenarkan bahwa PNA telah memantapkan diri bergabung dalam KAB jilid II. Bahkan, menurut Mualem, petinggi PNA, yakni Samsul Bahri alias Tiyong, Ketua Harian PNA hadir dalam dua kali rapat lintas parpol yang tergabung dalam KAB jilid II itu.
“Iya benar, mereka (PNA) juga masuk dalam koalisi kita ini. Dulu PNA tidak ada, tapi jinoe ka meusaboh ngon geutanyoe (Dulu PNA tidak ikut, tapi sekarang sudah bersatu dengan kita),” kata Mualem saat diwawancarai khusus oleh Serambi kemarin.
Lantas, apakah PA dan PNA akan akur untuk lima tahun ke depan? Karena selama ini tim di lapangan selalu besinggungan, dan apakah seluruh anggota PA dan PNA bisa menerima ini? Mualem tak menampik kemungkinan bakal ada gejolak di lapangan dengan bersatunya PA dan PNA.
“Ya pasti akan ada efeknya, tapi ini untuk kebersamaan kita dalam menjalankan roda pemerintah melalu fungsi pengawasan parlemen atau politik di DPRA. Soal di lapangan nanti kita akan duduk kembali,” kata Mualem.
Ia juga tak menampik bahwa fungsi KAB jilid II ini sebagai kontrol pemerintahan yang sedang berjalan saat ini. Pihaknya bermaksud untuk mengawal semua program yang telah dicanangkan oleh Irwandi-Nova saat kampanye dulu.
Lantas, bukannya PNA memang partai pengusung Irwandi-Nova, tapi kenapa justru bergabung dalam KAB jilid II?
“Ya itu kan dulu, sekarang kan sudah lain ceritanya, politik kan dinamis, beda-beda. Sekarang sudah lain lagi. Intinya kita akan bersama membangun Aceh dan mengawal pemerintahan,” kata Mualem yang sedari dulu memang sohib dengan Irwandi. Mereka bahkan pernah tinggal serumah di Lamnyong ketika pascatsunami Irwandi belum punya rumah.
Saat ditanya apakah KAB jilid II ini sebagai opisisi pemerintah? “Ya, lebih kurang begitulah,” tukas Mualem.
Tujuh partai
Ada tujuh parpol yang tergabung dalam KAB jilid II di DPRA ini. Empat di antaranya parnas, yaitu Partai Gerindra dengan total perolehan delapan kursi, PAN (enam kursi), PKS (enam kursi), dan PKPI (satu kursi). Sementara tiga lagi adalah partai lokal, yaitu PA (18 kursi), PNA (enam kursi), dan Partai SIRA (satu kursi). Jika ditotal, untuk saat ini, jumlah kursi partai yang tergabung dalam koalisi ini sebanyak 46 dari 81 kursi di DPRA.
Jika merujuk pada berita acara yang ditandatangani bersama, tujuan dibentuknya kembali koalisi ini untuk lima tahun ke depan, di antaranya, adalah untuk memperjuangkan dan menjaga keutuhan Aceh, memperjuangkan implementasi MoU Helsinki dan UUPA yang belum terealisasi, sepakat mengambil keputusan untuk pengisian jabatan publik baik eksekutif dan legislatif tingkat Aceh.
Salah satu poin yang disepakati adalah ketujuh partai ini akan sepakat dalam mengusung bersama calon gubenur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2022. “Kita ini untuk kesepahaman, kesepakatan, terutama untuk implementasi MoU. Kita bersama untuk membangun Aceh ke depan,” pungkas Mualem. (dan)