Lipsus

Pemprov tak Berikan Peta Lokasi

ASISTEN II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Besar, Dr Syamsul Bahri MSi

ASISTEN II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Besar, Dr Syamsul Bahri MSi mengatakan, rencana pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Pango, seyogyanya telah berhasil dilakukan beberapa tahun silam, namun terkendala sejumlah hal. Oleh karena itulah, pihaknya berharap para pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pembebasan lahan Jalan tembus Pango-Soekarno-Hatta untuk memberikan informasi secara terbuka dan transparan, terutama terhadap warga yang terkena lokasi proyek jalan elak TERSEBUT.

“Selama ini, Pemerintah Aceh melalui dinas terkaitnya belum pernah memberitahukan ketersediaan anggaran yang memadai, juga belum memberikan peta untuk pembebasan lahan tersebut,” kata Syamsul kepada Serambi, Senin (20/6).

Kecuali itu, pihaknya membantah keras tudingan miring segelitir oknum yang terkesan menyudutkan Pemkab Aceh Besar, terkait lambannya proses pembebasan lahan untuk jalan tembus itu sehingga dana yang telah dialokasikan Pemerintah Aceh menjadi mubazair. “Bila anggaran untuk ganti rugi sudah tersedia seperti disebutkan Pemko Banda Aceh beberapa waktu lalu, Pemkab Aceh Besar menyatakan kesiapannya untuk menuntaskan pembebasan lahan jalan tembus Pango-Soekarno-Hatta,” kata Syamsul.

Menurut Syamsul, pihak BPN dan Bina Marga Provinsi Aceh bersama tim teknis lainnya, beberapa bulan lalu, sempat mengadakan rapat koordinasi. Rapat ini digelar khusus membicarakan rencana percepatan pembebasan lahan jalan elak mulai dari Jembatan Pango tembus ke Jalan Soekarno-Hatta. “Dalam pertemuan itu kami minta Bina Marga Aceh dan BPN menunjukkan peta lokasi tanah dan anggaran, tapi sampai saat ini tak ada jawaban konkret,” tegas Asisten II Setdakab Aceh Besar tersebut.

Menurut Syamsul, rencana pembebasan tanah untuk lokasi badan jalan tembus itu, harus dilakukan secara serentak, terukur, dan tepat sasaran. “Sehingga masyarakat yang tanahnya terkena pembebasan lahan di sepanjang lintasan jalan elak tersebut tidak merasa dirugikan dan benar-benar dinikmatinya, tanpa menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Ingin Jaya, Yusrizal yang dikonfirmasi Serambi menjelaskan sejumlah warga yang bermukim di empat gampong, yaitu Gampong Tanjung, Manyang, Reuloh, dan Gampoeng Ajee, mempertanyakan kepastian pembebasan lahan bakal jalan elek tersebut. Namun, karena belum ada pemberitahuan pemerintah provinsi, pihaknya belum bisa memberikan informasi konkret kepada warga.(awi)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved