Lipsus

Terkendala Pembebasan Tanah

KEPALA Dinas Bina Marga Aceh, Ir Rizal Aswandi Dipl SE mengatakan, dalam dua tahun terakhir

Terkendala Pembebasan Tanah
SERAMBI/M ANHSAR
Foto udara menggunakan helikopter Colibri HL-1211 milik TNI Angkatan Udara di kawasan jembatan baru Pango, Banda Aceh, Rabu (30/4/2014). 

KEPALA Dinas Bina Marga Aceh, Ir Rizal Aswandi Dipl SE mengatakan, dalam dua tahun terakhir Pemerintah Aceh tidak lagi menganggarkan dana pembebasan tanah untuk kelanjutan pembangunan proyek jembatan Pango di perbatasan Kota Banda Aceh-Aceh Besar. “Kebijakan itu diambil karena pada tahun 2014 pernah dialokasikan Rp 25 miliar untuk pembebasan tanah seluas 13 hektare yang masuk dalam lokasi pembangunan jembatan Pango dan jalan tembusnya, tapi yang terealisir sekitar Rp 13 miliar. Sisanya Rp 12 miliar lagi menjadi Silpa,” kata Rizal menjawab Serambi, Rabu (22/6). Pada tahun 2012, kata Rizal, pihaknya juga sempat mengalokasikan dana pembebasan hingga Rp 80 miliar, namun tak terpakai sedikit pun.

Menurut penjelasan tim pembebasan tanah, lanjut Rizal, pada saat itu sebagian pemilik tanah tidak mau dibayar dengan harga antara Rp 500.000-Rp 1 juta/meter. Mereka minta dibayar rata-rata Rp 2 juta/meter. Menurut tim independen penilai harga tanah yang dibentuk pemerintah, harga tanah yang wajar di kawasan tersebut antara Rp 500.000-Rp 1 juta. “Karena tim independen sudah menetapkan harga sebesar itu, tapi pemilik tanah ada yang tidak mau menerima harga tersebut dan tetap meminta Rp 2 juta/meter, baru mereka mau melepas tanahnya. Itu sebabnya tim pembebasan tanah dari Pemkab Aceh Besar tidak melanjutkan pembayaran terhadap pemilik tanah yang meminta bayaran Rp 2 juta/meter,” kata dia. Akibatnya, hanya beberapa persil tanah masyarakat saja yang dapat dibebaskan kala itu, termasuk gudang distributor mi instan yang letaknya persis di seberang jembatan. Maka, di tahun 2015 dan 2016, pihaknya tidak lagi menganggarkan dana pembebasan lahan.

Namun saat ini, kata Rizal, ada sejumlah masyarakat yang menanyakan kembali kepadanya kapan dibebaskan. Pemerintah Aceh siap menganggarkan dana pembebasan lahan. Di sisi lain, kata Rizal, masyarakat juga harus bersedia membebaskan tanahnya, tentu dengan harga yang wajar.

Rizal memprediksi, dibutuhkan anggaran pembangunan fly over dan bundarannya hingga Rp 70 miliar, sedangkan biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp 80 miliar. Rizal mengaku siap mengalokasikan Rp 40 miliar biaya pembebasan tanah di APBA 2017.

“Kita harapkan, setelah dana pembebasan tanahnya nanti disediakan, masyarakat jangan lagi minta dibayar di atas harga tanah yang ditetapkan tim independen, agar proyek jalan tembus jembatan Pango itu bisa kita lanjutkan,” kata dia. Mengingat proyek ini membutuhkan biaya besar, pihaknya siap mengusulkan ke pemerintah pusat untuk membantu pendanaan. “Dulu, yang diminta ke kita hanya biaya pembebasan tanah, sedangkan biaya pembangunannya bisa dibiayai oleh APBN,” kata dia.

Terkait pernyataan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Besar bahwa Dinas Bina Marga Aceh tidak kunjung memberikan peta dan informasi dana pembebasan tanah, Rizal Aswandi mengatakan, dirinya tidak mengetahui Aceh Besar belum mendapatkan peta tersebut. “Kalau memang diminta, hari ini juga akan saya kasih peta lokasi. Saya juga ingin pembebasan tanah cepat selesai,” kata Kadis Bina Marga Aceh ini.(her/sak)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved