Ketahanan Bencana

Oleh Heru Syah Putra

ADA perbedaan yang signifikan antara disaster resilience dan disaster resistance, walaupun diartikan sama di dalam bahasa Indonesia yaitu ketahanan bencana. Disaster resilience adalah kemampuan menyerap dampak bencana dan kembali ke posisi semula, yaitu seberapa cepat masyarakat pulih atau kembali setelah bencana terjadi. Sedangkan disaster resistance adalah kemampuan masyarakat dalam menolak atau menahan dampak negatif sebuah bencana.

Jika disaster resilience diawali dengan negative-internal shock, seperti income and consumption shock, disaster resistance tidak menunjukkan dampak negatif apapun. Selanjutnya, pemanfaatan istilah disaster resilience lebih banyak digunakan pada negara-negara berkembang yang belum mampu menahan/menangkal dampak negatif bencana walaupun berskala kecil. Sedangkan di negara-negara maju, pemanfaatan disaster resilience hanya digunakan ketika terjadinya bencana-bencana berskala besar.

Pembahasan disaster resilience terbagi ke dalam beberapa sektor, beberapa di antaranya adalah ekonomi, kesehatan, dan sosial. Definisi masing-masing sektor sangatlah mudah dipahami yaitu kembalinya kondisi awal masyarakat (kondisi ekonomi, kesehatan, dan sosial) pascaterjadinya bencana. Di Jepang, gempa bumi hanya akan menghentikan aktivitas masyarakat selama gempa berlangsung (berdasarkan pengalaman penulis). Jika gempa berlangsung dua menit, maka transportasi hanya akan berhenti selama dua menit, tentu berbeda jika disusul dengan tsunami atau rusaknya pembangkit listrik seperti yang terjadi di Fukusima.

Kondisi itu sangatlah berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Rendahnya tingkat disaster resilience menyebabkan dampak negatif sebuah gempa (walaupun berskala kecil) dapat terjadi dalam dua fase, yaitu saat kejadian (on-occurance effect/OCF) and pasca gempa (post-occurance effect/POE). Korban jiwa, korban luka, dan bangunan rusak adalah beberapa contoh OCF, sedangkan pergeseran ekonomi dan trauma adalah beberapa contoh PCF.

Belajar dari Jepang
Model ketahanan bencana Jepang bukanlah model yang mudah diadopsi dan direalisasikan, mengingat banyaknya syarat dan kondisi yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi bangungan yang harus resisten terhadap gempa (shin-taishin standard). Tidaklah heran jika pembangunan fisik seperti rumah dan ruko merupakan permasalahan serius di Jepang, yang hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang sudah berlisensi demi terjaminnya ketahanan gedung terhadap gempa.

Selain itu, teknologi komunikasi dan listrik juga tidak terputus hanya dengan guncangan gempa. Penulis tidak pernah mengalami pemutusan aliran listrik selama gempa dan topan yang melanda Jepang periode 2014-2016. Oleh sebab itu, sangat banyak pekerjaan rumah yang harus dipikirkan dan dikerjakan oleh pemerintah Indonesia, jika ingin menciptakan masyarakat dengan ketahanan bencana setingkat Jepang.

Para peneliti yang fokus di bidang ekonomi pascabencana sepakat bahwa bencana alam akan membawa dampak positif pada masyarakat dalam jangka panjang (Gignoux & Menéndez, 2016; Okuyama, 2014). Pengelolaan dana bantuan secara efektif dan efisien akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bencana juga mampu meningkatkan pengalokasian sumber daya yang lebih tepat, serta menghindari daerah-daerah rawan bencana. Manfaat bencana alam juga terdapat dalam jangka pendek dan menengah. Penduduk di sekitar daerah becana akan menyerap tingginya permintaan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah inti bencana.

Fenomena seperti itu dapat dipelajari dari pengalaman Aceh pascagempa dan tsunami 2004. Ketidakmampuan masyarakat core-disaster areas memenuhi permintaan barang dan jasa akan dimanfaatkan oleh masyarakat edge-disaster areas. Tidak hanya masyarakat di Aceh, musibah 2004 memberikan manfaat bagi provinsi lain, bahkan luar negeri. Sebut saja, misalnya, seorang kenalan saya dari Italia yang mendapat pekerjaan menjadi seorang pimpinan NGO Prancis. Tanpa bencana Aceh 2004, mungkin dia tetap menjadi seorang pembuat pizza.

Apakah bencana alam mambawa dampak positif pada daerah inti bencana? Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek masyarakat inti bencana akan mengalami income shock, akibat hilangnya sumber pendapatan. Adanya potensi menjadi miskin adalah permasalahan umum di daerah bencana. Bahkan, penderitaan tersebut dapat meningkat seiring dengan rusaknya fasilitas umum.

Akan tetapi, daerah inti bencana akan merasakan manfaat langsung dalam jangka panjang. Pembangunan yang masif akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan akses pelayanan publik, seperti yang dirasakan masyarakat Kota Banda Aceh. Sektor-sektor yang sebelumnya tidak dikembangkan akan menjadi pusat perhatian seperti sektor jasa seperti pariwisata. Oleh sebab itu, kemampuan daerah kembali bangkit sangat terkait dengan tingkat disaster resilience pada sektor ekonomi dan pelayanan publik.

Harus hati-hati
Ketahanan akan bencana haruslah direncanakan dengan hati-hati mengingat dapat terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial dan keagamaan. Jika resilience/resistance dalam bidang ekonomi dan pelayanan publik sangatlah diinginkan, tidaklah sama dengan disaster resistance dalam pembangunan sosial dan keagaamaan. Bencana harus mampu menjadi pengingat manusia, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah.

Jika bencana tidak mampu meningkatkan keimanan dan kesadaran masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, maka gagallah masyarakat dalam mengambil manfaat bencana. Jika hal itu terjadi, maka model ketahanan bencana di suatu daerah harus dikaji ulang, karena telah menciptakan resistensi terhadap nilai-nilai keagamaan. Jika indikator resilience/resistance sektor ekonomi dapat diukur dengan indikator makro dan mikroekonomi, indikator untuk resistensi dalam sektor keagamaan masih belum tersedia.

Satu indikator yang mungkin dijadikan objek pengukuran adalah masjid, yaitu jumlah saf di dalam mesjid. Perhatikanlah pertumbuhan jumlah saf di masjid-masjid di sekitar daerah bencana, mungkin jawabannya ada di situ. Apakah pertambahannya hanya sebentar dan kembali seperti semula, atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali? Jangan sampai resistensi bencana alam di Jepang menjadi model percontohan di mana mayoritas penduduk Jepang hanya mempertimbangkan gempa sebagai satu fenomena alam, tidak lebih. Wallahu’alam bissawab.

Heru Syah Putra, SE., MA., alumnus Macroeconomic Program, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan, dengan konsentrasi ekonomi pascabencana alam. Saat ini bekerja di Lembaga Administrasi Negara RI. Email: heruaddaif@gmail.com