Bupati Aceh Besar Janji Tindak Lanjuti Titi Pango

BANDA ACEH - Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali menyambut baik apa yang diinstruksikan Gubernur Irwandi Yusuf kepadanya untuk sesegera mungkin menuntaskan pembangunan lanjutan Jembatan Pango, Banda Aceh, yang sambungan paketnya masuk wilayah Aceh Besar.

“Saya akan segera membicarakan hal ini dengan Wabup, Sekda, kadis terkait, dan pihak BPN Aceh Besar. Terutama untuk mengetahui apa hambatan utamanya selama ini sehingga proyek jembatan dan jalan tembus tersebut belum bisa dilanjutkan,” kata Mawardi menjawab Serambi via telepon, Selasa (11/7) siang.

Saat itu Mawardi sedang bersiap-siap terbang ke Jakarta, seterusnya ke Yogyakarta, untuk menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan RI atas prestasi Pemkab Aceh Besar sebagai kabupaten di Aceh yang berhasil menerapkan larangan bebas dari asap rokok.

Menurut Mawardi, kalau memang hambatan utama pembangunan lanjutan Jembatan Pango dan jalan tembus yang sambungan paketnya masuk wilayah Aceh Besar itu adalah ganti rugi tanah yang belum mendapat respons positif dari para pemilik lahan, maka akan ia intensifkan komunikasi dengan mereka.

“Kita akan panggil dan berdialog dengan para pemilik tanah, sehingga dicapai kesepakatan yang sifatnya win-win solution,” ujar Mawardi Ali.

Ia berpendapat, jika jembatan dan jalan tembus itu nanti fungsional, pastilah warga Aceh Besar juga yang paling besar meraih benefit dari kehadiran jembatan dan jalan tembus tersebut. “Ikutan ekonominya pasti ada dan kita harapkan faktor ini ikut dipertimbangkan para pemilik tanah untuk melepas tanahnya di kawasan itu,” kata Mawardi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh, Ir Rizal Aswandi menyatakan, tahun ini Pemerintah Aceh, dalam APBA-nya, tidak mengalokasikan anggaran bagi kelanjutan proyek Jembatan Pango.

“Alasannya, karena masih banyak program mendesak lainnya yang perlu dibiaya pemerintah sebelumnya,” kata Rizal Aswandi menjawab Serambi di Banda Aceh, Selasa (12/7).

Pada awal pengalokasikan pagu RAPBA 2017 pada Desember 2016 lalu, kata Rizal, dinasnya ada mengalokasikan dana untuk kelanjutan pembebasan tanah proyek jembatan Pango sebesar Rp 80 miliar.

Anggaran untuk pembebasan lahan Jembatan Pango tersebut dialokasikan pada saat pagu anggaran Dinas PUPR nilainya sekitar Rp 1,7 triliun. Tapi, setelah dilakukan pembahasan program antara eksekutif dengan legislatif, pagu anggaran Dinas PUPR tinggal Rp 700 miliar dan Rp 1 triliun lagi, ditarik ke berbagai Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk pembiayaan program prioritas gubernur sebelumnya.

Jadi, kata Rizal, kalaulah hendak dilanjutkan kembali kegiatan pembebasan tanahnya, sebagaimana amanat Gubernur Irwandi Yusuf kepada Bupati Aceh Besar pada saat pelantikan, Senin (10/7), di Jantho, maka akan diusul kembali anggaran untuk pembebasan tanah “jembatan puntung” Pango, pada tahun depan.

Untuk pelaksanaan pembebesan tanah, ungkap Rizal, Pemerintah Aceh telah mengalokasikannya pertama kali pada tahun 2014 senilai Rp 50 miliar. Tapi sampai akhir tahun, anggaran itu tidak digunakan. Lalu tahun 2015 dialokasikan lagi Rp 25 miliar. Namun, yang digunakan hanya Rp 12 miliar. Sisanya sekitar Rp 13 miliar lagi dikembalikan ke kas daerah.

Tahun 2016, dialokasikan lagi dananya, tapi sampai akhir tahun, tidak ada realisasi pembayaran untuk pembebasan tanah kelanjutan proyek Jembatan Pango tersebut.

Dalam rapat infrastruktur April 2017 di Jakarta, kata Rizal, ia bersama Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan MSi, kembali mengusul kelanjutan pembangunan proyek Jembatan Pango itu agar bisa dibiayai melalui sumber dana APBA 2018, tapi apakah masuk dalam RAPBN 2018 yang lebih tahu tentulah Balai Satker Jalan Nasional Wilayah I Aceh yang dikepalai Faturrahman.

Kepala Balai Satker Jalan Nasional Wilayah I Aceh, Faturrahman yang dikonfirmasi Serambi, Selasa (11/7) malam, mengaku sampai kemarin Kementerian PUPR, belum mengalokasikan dana untuk kelanjutan proyek “jembatan puntung” Pango dalam RAPBN 2018.