Sejarah G30S/PKI - Sarwo Edhie, Komandan RPKAD Penumpas Komunis

(Baca: Sejarah Film Pengkhianatan G30S/PKI, Pernah Jadi Film Terlaris Pada Tahun 1984-1985)

Pada pukul 11:00 siang hari itu, Sarwo Edhie tiba di markas Kostrad dan menerima perintah untuk merebut kembali gedung RRI dan telekomunikasi pada pukul 06:00 petang (batas waktu dimana pasukan tak dikenal diharapkan untuk menyerah).

Ketika pukul 06:00 petang tiba, Sarwo Edhie memerintahkan pasukannya untuk merebut kembali bangunan yang ditunjuk.

Hal ini dicapai tanpa banyak perlawanan, karena pasukan itu mundur ke Halim dan bangunan diambil alih pada pukul 06:30 petang.

Dengan situasi di Jakarta yang aman, mata Soeharto ternyata tertuju ke Pangkalan Udara Halim.

Pangkalan Udara adalah tempat para Jenderal yang diculik dan dibawa ke basis Angkatan Udara yang telah mendapat dukungan dari gerakan G30S.

Soeharto kemudian memerintahkan Sarwo Edhie untuk merebut kembali Pangkalan Udara.

Memulai serangan mereka pada pukul 2 dinihari pada 2 Oktober, Sarwo Edhie dan RPKAD mengambil alih Pangkalan Udara pada pukul 06:00 pagi.

Memimpin Penggalian Sumur Maut

Setelah mengambil alih Pangkalan Udara Halim, Sarwo Edhie bergabung dengan Suharto karena keduanya dipanggil ke Bogor oleh Presiden Soekarno.

Sementara Suharto diperingatkan oleh Soekarno karena mengabaikan perintahnya, Sarwo Edhie terkejut dengan ketidakpekaan Soekarno dengan kematian enam Jenderal.

Sarwo Edhi bertanya "Di mana para Jenderal?", Sukarno menjawab "Bukankah ini hal yang normal dalam revolusi?".

Pada tanggal 4 Oktober 1965, pasukan Sarwo Edhie memimpin penggalian dari mayat para jenderal dari sumur Lubang Buaya.

Pada tanggal 16 Oktober 1965, Suharto diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat oleh Soekarno.

Pada saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) telah dituduh sebagai penyebab dari G30S dan sentimen anti-Komunis telah membangun cukup untuk mendapatkan momentum.

Sarwo Edhie diberi tugas melenyapkan anggota PKI di lahan subur komunis di Jawa Tengah.

Hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembunuhan massal yang keji pada bulan Oktober-Desember 1965 di Jawa, Bali, dan beberapa bagian dari Sumatera.

Ada banyak perkiraan mengenai jumlah orang yang tewas selama berbulan-bulan. Jumlah perkiraan awal sedikitnya setengah juta orang dan satu juta orang paling banyak menjadi korban.

Pada bulan Desember 1965, angka yang diberikan kepada Soekarno adalah 78.000 meskipun setelah ia jatuh, hal itu direvisi menjadi 780.000.

Angka 78.000 itu adalah sebuah cara untuk menyembunyikan jumlah korban tewas dari Soekarno.

Spekulasi terus berlanjut sepanjang tahun, mulai dari 60.000 sampai 1.000.000. Meskipun konsensus tampaknya telah menetapkan sekitar 400.000 jiwa.

Akhirnya, pada tahun 1989, sebelum kematiannya, Sarwo Edhie memberi pengakuan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa 3 juta orang tewas dalam pertumpahan darah ini.

Pada awal tahun 1966, sentimen anti-Komunis dikombinasikan dengan tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan Soekarno mulai kehilangan popularitasnya di mata Rakyat.

Saat itu terjadi protes anti-Soekarno, yang dipimpin oleh gerakan pemuda seperti dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI).

Pada 10 Januari 1966, KAMI mengeluarkan tiga tuntutan kepada Soekarno.

Mereka ingin PKI harus dilarang, simpatisan PKI dalam Kabinet ditangkap, dan harga-harga harus diturunkan.

Suharto menyadari pentingnya dalam menyelaraskan Angkatan Darat dengan para pengunjuk rasa.

Selama bulan-bulan pertama tahun 1966, Sarwo Edhie bersama-sama dengan Kepala Staf Kostrad, Kemal Idris aktif menyelenggarakan dan mendukung protes sementara membuat nama untuk dirinya sendiri di antara para pengunjuk rasa KAMI dalam proses.

Pada 26 Februari 1966, KAMI secara resmi dilarang oleh Soekarno tetapi dengan dorongan dari Sarwo Edhie dan Kemal mereka masih terus memprotes. Dalam menunjukkan solidaritas dengan mahasiswa, Sarwo Edhie terdaftar di Universitas Indonesia.

Meskipun ia tumbuh menjadi lawan politik terbesar Soekarno, Suharto, seorang tradisionalis Jawa yang kuat, selalu berhati-hati untuk menghindari menantang Sukarno secara langsung.

Namun pada Maret 1966, ia siap untuk memaksa Soekarno. Pada awal bulan, ia memerintahkan RPKAD untuk menangkap simpatisan PKI dalam kabinet Soekarno.

Suharto berubah pikiran di menit terakhir, berpikir bahwa keamanan Soekarno mungkin dapat dikompromikan. Namun, itu sudah terlambat untuk menarik perintah.

Pada pagi hari 11 Maret 1966, pada saat rapat kabinet di mana Soeharto tidak hadir, Sarwo Edhie dan pasukannya mengepung Istana Presiden tanpa identifikasi.

Soekarno, takut dirinya dievakuasi ke Bogor. Kemudian di hari itu juga ia mentransfer kekuasaan eksekutifnya kepada Suharto melalui surat yang disebut Supersemar.

Jadi Pangdam Bukit Barisan

Pada tahun 1967, Sarwo Edhie dipindahkan ke Sumatera dan menjadi Panglima Kodam II/Bukit Barisan.

Di Sumatera, Sarwo Edhie lanjut melemahkan kekuasaan Soekarno dengan melarang Partai Nasional Indonesia (PNI) di seluruh pulau.

Dari Kodam Bukit Barisan, Sarwo Edhie dipindahkan ke Pulau Papua untuk menjadi Panglima Kodam XVII/Cendrawasih.

Ia memainkan peran utama dalam "Penentuan Pendapat Rakyat", di mana Indonesia menganeksasi wilayah Papua Barat yang kemudian diberinama Irian Jaya.

Kehidupan pribadi

Sarwo Edhie menikah dengan Sunarti Sri Hadiyah, mereka mempunyai 7 anak: Wijiasih Cahyasasi, Wrahasti Cendrawasih, Kristiani Herrawati, Mastuti Rahayu, Pramono Edhie Wibowo, Retno Cahyaningtyas dan Hartanto Edhie Wibowo.

Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi presiden keenam Indonesia, adalah menantunya.

Sarwo Edhie meninggal pada 9 November 1989 pada usia 64 tahun karena penyebab alami. Ia dimakamkan di daerah asalnya di Ngupasan, Pangenjurutengah, Purworejo, Jawa Tengah.(wikipedia)