Breaking News:

Opini

‘Baitul Asyi’ Wakaf Habib Bugak di Mekkah

BEBERAPA hari terakhir, marak berita dan diskusi tentang wakaf Habib Bugak di Mekkah di media sosial

Kolase Serambinews.com/net
Kolase foto dua hotel di atas tanah wakaf Habib Bugak di Mekkah, Arab Saudi, lukisan Habib Bugak, dan surat wakaf 

Oleh Al Yasa‘ Abubakar

BEBERAPA hari terakhir, marak berita dan diskusi tentang wakaf Habib Bugak di Mekkah di media sosial, media elektronik dan media cetak, termasuk Serambi Indonesia. Penulis sendiri telah diwawancarai oleh RRI Stasiun Banda Aceh dan menjadi Narasumber untuk warta berita Haba Geutanyo (Senin, 12/3/2018). Lebih dari itu, beberapa kolega telah menghubungi penulis, ada yang secara langsung dan ada yang melalui telepon, menanyakan beberapa hal berkaitan dengan harta wakaf ersebut.

Dari pertanyaan yang diajukan beberapa teman dan cuplikan berita yang penulis baca, ada isi berita dan diskusi yang menurut penulis perlu diperjelas dan didudukkan pada tempatnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan polemik yang kurang bermanfaat. Untuk itu, penulis merasa perlu menurunkan tulisan ini dengan harapan dapat mendudukkan persoalan secara lebih proporsional.

Persoalan yang perlu kita ketahui dengan baik, harta kekayaan yang didiskusikan dan menjadi sumber polemik ini adalah harta yang diwakafkan oleh seorang hartawan dan dermawan asal Aceh, Habib Abdurrahman (Habib Bugak Asyi) pada awal 1800-an. Akta Ikrar Wakaf tersebut masih ada pada Nazir. Fotocopiannya pernah diserahkan nazir kepada Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, ketika naik haji ke Mekkah pada 2002 dan ketika mereka berkunjung ke Aceh pada 2006.

Dalam Akta tertulis bahwa Habib Bugak mewakafkan sepetak tanah dengan sebuah rumah bertingkat di atasnya, yang terletak di daerah Gararah (Qararah), Syamiah, Mekkah. Rumah ini beliau wakafkan sebagai tempat tinggal jamaah haji asal Aceh, dan tempat tinggal bagi orang Aceh yang menetap di Mekkah. Kalau dua kelompok ini karena sesuatu sebab tidak ada lagi di Mekkah, maka rumah tersebut digunakan untuk membiayai mahasiswa Asia Tenggara yang belajar di Mekkah, dan pada akhirnya kalau semuanya sudah tidak ada, maka tanah dan rumah wakaf tersebut digunakan untuk kemaslahatan Masjid Haram.

Tidak ada item yang menyuruh atau memberi izin kepada nazir untuk mengirim hasil wakaf tersebut ke Aceh atau tempat lain. Dengan demikian, sekiranya nazir mengirimkan hasil wakaf tersebut ke Aceh atau daerah lain di luar kota Mekkah, untuk membiayai kegiatan pendidikan misalnya, maka nazir dapat dianggap sudah tidak amanah karena menyalahgunakan peruntukan wakaf.

Wakif dalam Akta Ikrar Wakaf telah menunjuk nazir secara turun-temurun. Namun, apabila nazir merasa tidak mampu, maka dia diberi izin untuk menunjuk orang lain yang dia anggap mampu sebagai nazir. Dalam Akta ditulis bahwa nazir diberi izin menyewakan sebagian rumah tersebut untuk biaya perawatan dan upah/gaji petugas yang mengurusnya. Nazir juga diberi izin untuk memilih orang yang akan berdiam/tinggal dalam rumah dan mengusir orang yang dianggap mengganggu/merusak. Dua orang nazir pernah berkunjung ke Aceh pada 2006 dan 2016, bertemu dengan gubernur, serta beberapa ulama dan tokoh Aceh.

Ketika Pemerintah Arab Saudi memperluas Masjid Haram yang pertama pada 1950-an, lokasi di atas masuk ke dalam bagian yang dibebaskan. Nazir menggantinya dengan dua lokasi baru di daerah Jiad, dan setelah itu menambah lagi dengan dua lokasi baru di daerah Aziziah. Karena hukum di Arab Saudi memberikan perlindungan yang relatif sangat baik atas harta wakaf, dan nazir pun telah mengelolanya dengan amanah yang tinggi, maka harta wakaf yang sudah berumur 200 tahun lebih ini tetap selamat sampai ke zaman kita sekarang.

Harta wakaf
Dari uraian di atas ingin disimpulkan, harta yang dipolemikkan tersebut adalah harta wakaf, bukan harta Pemerintah Aceh apalagi harta rakyat Aceh. Jadi sangat keliru kalau ada yang beranggapan bahwa harta tersebut merupakan aset Pemerintah Aceh atau harta kekayaan rakyat Aceh. Karena merupakan wakaf, maka harta tersebut diurus oleh nazir yang sudah silih berganti selama 200 tahun lebih. Dengan demikian, keputusan dan kesepakatan apapun yang akan diambil atas harta wakaf tersebut tentu harus dengan persetujuan nazir yang dari dulu sampai sekarang semuanya berdomisili di Mekkah.

Mengenai kedudukan masyarakat Aceh atas harta wakaf tersebut hanyalah sebagai penerima manfaat, dan itu pun terbatas pada sebagian dari mereka yang menunaikan ibadah haji dan sebagian orang asal Aceh yang bermukim di Mekkah. Jadi tidak semua jamaah haji akan masuk ke rumah tersebut dan juga tidak semua mukimin Aceh yang ada di Mekkah akan mendapat tempat dalam rumah tersebut. Dengan demikian, kedudukan masyarakat Aceh atas harta wakaf ini bersifat pasif, hanya sebagai penerima manfaat, tidak terlibat dalam kebijakan ataupun pengelolaannya.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved