Puan Maharani dan Pramono Anung Disebut Terima Duit E-KTP, Jokowi: Kalau Ada Bukti Proses Saja

"Karena ini menyangkut integritas, saya sebagai orang yang panjang dalam karier politik, sebagai pribadi, tentunya saja siap dikonfrontasi dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, monggo-monggo saja," ujar Pramono.

Bahkan, Pramono menegaskan bahwa dirinya juga siap dikonfrontasi dalam persidangan.

"Ya, monggo-monggo saja karena ini sudah menyangkut integritas," ujarnya.

Baca: Akhiri Status Duda, Daus Mini Nikahi Gadis Cantik Rahandini Destia, Segini Maharnya

Baca: Di Telapak Tangan Pria Ini Ada Benjolan Berdenyut dan Terasa Menyakitkan, Ternyata Ini yang Terjadi

Puan Maharani juga bantah terima 500.000 Dollar AS

Politisi PDI Perjuangan Puan Maharani membantah tudingan terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto yang menyebut dia menerima uang dalam proyek e-KTP.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin, Kamis (22/3/2018), Novanto menyebut bahwa Puan Maharani dan Pramono Anung menerima 500.000 dollar AS.

"Ya, saya juga baru mendengar apa yang disampaikan Setya Novanto kemarin. Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Baca: Sampai Usia 18 Tahun Tidak Pernah Menstruasi, Wanita Ini Baru Sadar Terlahir Tanpa Organ Reproduksi

Baca: Operasi Mata Novel Baswedan Berjalan Lancar Hari Ini, Meski Ada Sedikit Pendarahan di Mata Kiri

Menurut Puan, tudingan Setya Novanto itu tidak memiliki dasar.

"Ini merupakan masalah hukum dan tentu saja harusnya didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada. Bukan katanya-katanya. Jadi, itu tidak benar apa yang disampaikan Pak Setya Novanto," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.

Puan membantah pernah membahas proyek e-KTP, baik dengan pengusaha Made Oka, Setya Novanto, maupun orang lain saat dia menjabat ketua Fraksi PDI-P. Ini termasuk dengan nama-nama yang disebut di dalam kasus e-KTP.

"Saya enggak pernah membahas. Berkaitan dengan itu, waktu itu Fraksi PDI-P sebagai perpanjangan tangan partai merupakan satu-satunya fraksi di luar pemerintah ini. Ini betul-betul suatu kebijakan yang diusulkan oleh pemerintah pada saat itu," ucap dia.

"Jadi, kalau memang semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang di DPR tentu saja ada, tapi saya enggak pernah ikut berbicara tentang masalah e-KTP," kata dia.

Baca: 150 Ekor Paus Pilot Terdampar di Pantai Australia, Sebagian Telah Mati, Ilmuwan Belum Tahu Sebabnya

Baca: Keluarga Asal Meulaboh Ini Miliki Dua Surat Obligasi Pembelian Pesawat, Ini Nominal Rupiah

Simak video di bawah ini: