Anggota DPRA Minta Gubernur Aceh Satukan Dua KNPI

(Baca: Kenapa Warga Nekat Mengebor Minyak Secara Tradisional? Ini Penjelasan Anggota DPRA)

(Baca: Sadis! Seorang Anak Tega Habisi Nyawa Ibunya Dengan Benda Ini, Begini Jawabannya Kepada Polisi)

(Baca: Irwandi Yusuf Terima Dubes Qatar, Tawarkan Investasi di Pelabuhan Sabang)

“Bila merujuk pernyataan Menkumham, maka pemerintah daerah mulai gubernur, bupati/wali kota yang mencairkan anggaran daerah untuk KNPI versi Rifai Darus bisa diproses hukum,” kata Asrizal merujuk statemen Yasonna Laoly pada salah satu surat kabar terbitan ibukota Jakarta.

Untuk menghindari masalah, Pemerintah Aceh perlu kiranya mengevaluasi apakah KNPI di bawah kepemimpinan Zikrullah Ibna atau Wahyu Saputra yang berhak menerima bantuan dana dari pemerintah daerah.

Terlebih, hajatan Kongres KNPI di Aceh tinggal menghitung hari dan anggarannya sudah dialokasikan sebagian dalam APBA 2018.

Asrizal menyarankan agar sementara waktu pemerintah Aceh "membekukan" terlebih dahulu segala bentuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBA kepada KNPI Aceh sebelum adanya hasil telaah yang mendalam.

“Kalau masih ada dualisme, saya kira pemerintah Aceh dapat membekukan saja semua bantuan keuangan untuk KNPI yang diplotkan dalam APBA,” tukas Asrizal yang kini menjabat Wakil Ketua MPI DPD I KNPI Aceh.

(Baca: Anda Ingin Cepat Kaya? Saran Presiden Jokowi Cari Racun Kalajengking, Wow Segini Harganya)

(Baca: Bakatnya Dagang Tapi Masuk Partai atau Birokrasi Siapa yang Disindir Sudjiwo Tedjo Terkait TKA?)

(Baca: Pembunuh Keluarga Tionghoa di Gampong Mulia Dijerat Pembunuhan Berencana, Ini Ancaman Hukumannya)

Selain itu, bila pemerintah daerah memaksakan penyaluran bantuan biaya kongres kepada KNPI Aceh turunan Rifai Darus, maka penyelenggaraan hajatan besar pemuda itu terancam tidak bisa terlaksana, karena kekuatan dukungan dana dari APBA terbatas sehingga membutuhkan suntikan dana APBN.

Sedangkan, Menkumham telah menyatakan yang berhak mendapat support dana APBN adalah KNPI versi Fadh A Rafiq yang merupakan hasil kongres luar biasa di Jakarta.

"Bila kedua kubu ini tidak bisa disatukan, Asrizal dapat pastikan kongres kepemudaan paling bergengsi ini akan batal di laksanakan di Aceh, karena tidak mungkin hajatan organisasi pemuda nasional ini dilaksanakan hanya mengandalkan APBA saja.

“Baiknya dipanggil keduanya oleh gubernur untuk mencari win-win solution dalam membangun pemuda Aceh dan penyelenggaraan kongres pemuda 2018 di Aceh,” demikian pungkas Asrizal.(*)