Surat Terbuka Untuk Gubernur Aceh Selaku Ketua Umum PKA-7

Predikat volunteer menjadi senjata pamungkas untuk “mengusir” kami dari pentas-pentas PKA yang tadinya harus kami jaga, harus kami sapu, dll. Predikat volunteer, tak ubahnya ibarat sapi sembelihan. Darah kami seakan-akan telah direguk semaunya, dan kami tak bisa berkutik. Para “punggawa” itu cukuplah berpuas hati dengan “hasil” kerelawanan kami. Apalagi sejak awal kerja kepada kami telah dibisik-bisikkan, bahwa upah jerih untuk kami “sedang diperjuangkan” serkitar Rp 2 Juta serorang, untuk sepuluh hari.

Terus terang, kami sangat berharap pak Gubernur, kami sangat menantikannya.
Tak disangka, tanggal 4 September kemarin, kami dengar upah kami telah berhasil “diperjuangkan” yaitu Rp 495.000/ orang. Artinya sama dengan Rp 495/ hari. Jumlah ini agaknya sama dengan gaji pengumpul sampah/hari.

Kami sudah coba mempertanyakan ke orang-orang Disbudpar, tapi katanya “ Bersyukurlah, itu pun sudah ada. Kalau tidak, mau apa ?”

Tersenggak rasanya pak Gubrnur. Itulah jawaban dari dinas yang mengurus “peradaban” yang notabene adalah bawahan Bapak.

Bagaimanapun kami tetap curiga dengan pembayaran ini. Kepada kami hanya disodor sebuah kwitansi untuk diteken, uang sejumlah itu diberikan. Kisah “angin surga” Rp 2 Juta/orang telah lenyap. Kami teringat, Rp495 jika itu adalah upah jerih resmi, kenapa tak disodorkan Faktur pajaknya ? Sampai kemarin, kami semua masih terus bertanya-tanya, ada apa dengan dana PKA ini ?. Agaknya aparat hukum, Inspektorat Daerah, dan Instansi Pajak sebaiknya turun tangan. Tentu saja perhatian Bapak Gubernur untuk mentuntaskan soal ini, menjadi sangat penting, dan sangat kami harapkan.

Surat ini memang atas nama kami semua,64 orang volunteer. Nama kami terdaftar di Disbudpar Aceh,
Salam hormat.
Volunteer PKA-7

Baca: Terungkap Cara Agen Rusia Meracuni Mantan Agennya Sendiri dengan Racun Saraf Novichok

Baca: Sering Mendapatkan Caci Maki, Rocky Gerung: Mulai Hari Ini Saya Bergabung dengan 2019TetapJokowi