Kantor Pajak Aceh Besar Diresmikan

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh, Ahmad Djamhari meresmikan Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pajak Aceh Besar Diresmikan
liputan6.com

BANDA ACEH - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh, Ahmad Djamhari meresmikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Aceh Besar di Jalan Tgk Daud Beureueh Nomor 53 Banda Aceh, Senin (1/10). Peresmian KPP ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para wajib pajak, dan penerimaan negara dari sektor pajak di wilayah Aceh.

Dalam sambutannya, Ahmad Djamhari menyampaikan DJP secara serentak membuka dua belas unit baru di seluruh Indonesia, yakni Kanwil DJP Kepulauan Riau, KPP Madya Bogor, KPP Pratama Aceh Besar, KPP Pratama Jambi Pelayangan, KPP Pratama Serang Timur, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa, KPP Pratama Cirebon Dua, KPP Pratama Jombang, KPP Pratama Banjarmasin Selatan, KPP Pratama Pontianak Timur, KPP Pratama Samarinda Ulu, dan KPP Pratama Balikpapan Barat

Penambahan unit tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi yang sedang dilakukan oleh DJP. Sebelumnya Aceh Besar masuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Banda Aceh yang juga mencakup Pidie dan Sabang. Dengan dipecahnya menjadi KPP Pratama Aceh Besar, maka Pidie, Sabang, dan Aceh Besar masuk dalam wilayah kerja KPP Pratama yang baru diresmikan tersebut.

“Dengan dipecahnya KPP Pratama Banda Aceh dan Aceh Besar diharapkan layanan yang diberikan dapat lebih baik. Ketika layanan lebih baik, maka kepatuhan sukarela kita harapkan juga meningkat,” ujarnya.

Ia menambahkan tahun ini DJP mengemban tanggung jawab untuk mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 1.423,9 triliun (termasuk PPh migas). Penerimaan dari sektor perpajakan menyokong porsi terbesar penerimaan APBN, sehingga belanja-belanja pemerintah dalam upaya pembangunan dan transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga ditopang dari penerimaan pajak ini.

Sementara Kanwil DJP Aceh, dikatakan Ahmad Djamhari mendapat tugas untuk mengumpulkan pajak sebesar Rp 5,5 triliun, dan hingga September baru terealisasi 50 persen. “Masih jauh dari target sementara bulan berjalan tinggal tiga bulan lagi,” katanya.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena sumbangan terbesar bersumber dari APBN dan APBA. Ketika belanja pemerintah pusat ataupun daerah agak terhambat, maka penerimaannya juga ikut terhambat. “Biasa nanti Desember akan meningkat sejalan dengan penyerapan anggaran,” ujar Ahmad Djamhari.

Sementara Staf Ahli Setdakab Aceh Besar, M Ali SSos MSi mewakili Bupati Aceh Besar menyampaikan pendirian unit kerja ini secara langsung akan meningkatkan pelayanan kepada para wajib pajak yang berdomisili, dan memiliki usaha di Aceh Besar, Pidie, dan Sabang.

Dikatakan, dana yang bersumber dari pajak akan ditransfer ke dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dalam bentuk dana otonomi khusus, dana desa yang digunakan untuk membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, meningkatkan kesehatan masyarakat dan lainnya. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved