Rumitnya Politik Bosnia, Negeri dengan Tiga Presiden, Sulit Berkiprah di Kancah Internasional

Namun, tiap entitas etnis juga diizinkan memiliki kepolisian, sistem pendidikan, kesehatan, dan perekonomian sendiri.

Masalah politik belum berakhir karena adanya visi berbeda di antara kelompok-kelompok etnis untuk negeri tersebut.

Muslim Bosnia menginginkan sentralisasi yang lebih kuat sedangkan etnis Serbia memilih tetap mempertahankan otonomi.

Sedangkan etnis Kroasia lebih terbelah, sebagian dari mereka ingin menciptakan entitas terpisah.

Baca: Kadisdik Aceh Minta Hasil UN 2019 Harus Meningkat, Jika tidak Kepala Sekolah Harus Siap Dimutasi

Baca: Usai Kalahkan McGregor, Khabib Nurmagomedov Dapat Ucapan Selamat dari Vladimir Putin

Perjanjian Dayton

Kerumitan ini merupakan warisan Perjanjian Dayton yang disponsori AS untuk menghentikan perang yang menewaskan 100.000 orang.

Sistem politik yang diciptakan perjanjian ini memang menghentikanpertumpahan darah tetapi menciptakan keruwetan sistem politik.

Perjanjian ini mengedepanjan pembagian kekuasaan "yang merata" di antara ketiga etnis yang berseteru di masa perang yaitu Serbia, Kroasia, dan Muslim-Bosnia.

Muslim-Bosnia merupakan etnis mayoritas yang mencakup 50.1 persen seluruh penduduk negeri itu.

Sementara itu, 30,8 persen adalah etnis Serbia yang menganut Kristen Ortodoks dan 15,4 persen etnis Kroasia yang Katolik.

Sementara empat persen sisanya adalah etnis minoritas yang tidak diakomodasi Perjanjian Dayton yaitu komunitas Yahudi, etnis Roma, dan "ostali" atau etnis "lain" yang tak termasuk tiga etnis utama.

Etnis-etnis minoritas ini memiliki suara dan bisa memilih tetapi nyaris tidak mungkin aspirasi mereka sampai ke level atas pemerintahan.

Di sisi lain, rumitnya birokrasi membuat negeri itu semakin tak bisa berfungsi secara normal.

Secara total, negeri ini memiliki 180 menteri atau satu menteri untuk 20.000 orang.

Dengan rasio semacam ini, negara sebesar Jerman bisa memiliki 4.000 menteri.