Prabowo Disebut Otoriter, Dahnil Anzar Kesal dan Sindir Jokowi Dikelilingi Para Pelanggar HAM

SERAMBINEWS.COM - Koordinator Juru Bicara pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menceritakan soal sosok Prabowo yang belum lama dikenalnya.

Terkait tudingan Prabowo otoriter, Dahnil Anzar menyebut bahwa tuduhan negatif memang kerap dialamatkan pada calon presiden yang diusung timnya itu.

Dilansir dari laman Twitternya, Dahnil Anzar menjelaskan dalam momentum di tahun politik berbagai serangan memang kerap ditujukkan pada calon presiden.

Hal tersebut rupanya sedang terjadi pada Prabowo.

Namun diakui Dahnil Anzar, komentar negatif itu nyatanya diterima oleh Prabowo.

Baca: Nelayan Susoh Meninggal dalam Boat saat Tangkap Ikan Hiu di Perairan Simeulue

Bahkan diungkap Dahnil Anzar, Prabowo tidak segan-segan mendiskusikan komentar buruk tersebut kepadanya.

"Sy belum lama kenal dg pak @prabowo stigma2 buruk tentang beliau yg diproduksi ktk momentum politik datang semuanya sy diskusikan dan tanyakan ke beliau, dan beliau sangat terbuka. Kesimpulan saya, beliau senang dengan keterbukaan dan anti keberpura-puraan," tulis Dahnil Anzar dalam cuitannya Sabtu (19/10/2018).

Lebih lanjut, Dahnil Anzar merincikan apa saja komentar negatif terkait Prabowo tersebut.

Salah satunya adalah anggapan soal Prabowo otoriter dan militeristik.

Seolah ingin menepis anggapan tersebut, Dahnil Anzar lalu menyebut bahwa nyatanya ada banyak anak-anak muda di sekitar Prabowo yang menjadi teman diskusinya.

Hal tersebut seolah menjawab anggapan bahwa Prabowo adalah sosok yang tidak otoriter.

Baca: CPNS 2018 - Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Kemenkumham, BUMN & Kejaksaan, Cek Namamu

Dahnil Anzar kemudian menuding bahwa ada pihak yang mengaku pro demokrasi namun punya kenyataan yang sebaliknya.

"Ada yg menuduh beliau @prabowo otoriter,militeristik ala orde baru. Tengok orang2 disekitarnya,isinya adl anak2 muda pro-demokrasi yg menjd partner diskusi dan bergerak,tengok orang yg mengaku pro-demokrasi dia justru dikeliling para pelanggar HAM yg mengendalikan dia bak boneka," tulisnya.

Cuitan yang dibuat Dahnil Anzar itu pun menuai beragam reaksi.

Salah satunya dituliskan oleh seorang warganet yang justru mengungkit kembali pelanggaran HAM di tahun 1998.

Seolah mengetahui cuitan tersebut, Dahnil Anzar pun memberikan komentarnya.

Alih-alih memberikan penjelasan, Dahnil Anzar justru mengatakan bahwa banyak pelanggar HAM di sekeliling presiden Jokowi.

Baca: Mengapa Selalu Ada Peluang Perselingkuhan dalam Pernikahan? Simak 5 Alasannya

Tak hanya itu, Dahnil Anzar juga menuding bahwa pelanggar HAM di sekitar Jokowi itu telah menyetir pemerintahan.

Dahnil Anzar juga kembali membahas soal persekusi dan kekerasan yang sempat terjadi pada Novel Baswedan.

"Sy sedih para pelanggar HAM sekarang ada disekeliling Pak Jokowi dan menyetir pemerintahan, ditambah pelanggaran HAM baru persekusi, kekerasan terhdp Novel, dll," balasnya.

Janji Jokowi Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, selama empat tahun menjabat, Presiden Joko Widodo belum melakukan langkah signifikan terkait janji penuntasan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

"Khusus untuk kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, tidak ada satu kasus pun yang diselesaikan. Jadi dengan begitu banyak dinamika antara Komnas HAM dan Jaksa Agung, bolak-balik dengan berkas yang tidak ada kemajuan sama sekali," ujar Usman saat berbicara dalam Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Baca: Ahmad Dhani Emosi Tunjuk Pengamat Hukum dan Tinggalkan Studio, Diskusi Soal Persekusi Memanas

Baca: Jubir Prabowo Ditunjuk-tunjuk, Emosi Adian Napitupulu Memuncak Saat Disindir Soal Usia

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menilai arah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di tangan rezim Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama sekali tidak jelas dan cenderung gelap.

Konsep-konsep penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu bahkan cenderung memperkuat segelintir kepentingan politik dan juga pragmatis yang tidak memberikan keadilan bagi para korban dan keluarga korban.

Presiden Jokowi, kata Yati, seolah tidak paham dan ragu-ragu dalam memberikan instruksi yang tegas untuk merealisasikan janji Nawa Cita.

Dalam beberapa kesempatan dan pernyataan di publik, Presiden Jokowi selalu mengumbar janji untuk segera menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Namun, pernyataan tersebut tidak dibarengi dengan instruksi yang tegas, teknis dan runtut serta pemahaman yang baik akan konsep keadilan bagi korban dan keluarga korban.

"Harapan yang sirna barangkali merupakan kalimat yang tepat dalam menggambarkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di era Presiden Joko Widodo," ujar Yati.

Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Tidak Terima Prabowo Disebut Otoriter, Dahnil Anzar Sindir Jokowi Dikelilingi Para Pelanggar HAM