Breaking News:

KIP Dapati 1.608 Penderita Sakit Jiwa

Komisi Independen Pemilihan (KIP) sejumlah kabupaten/kota di Aceh baru saja mendata jumlah penderita sakit jiwa

Editor: bakri
KIP Dapati 1.608 Penderita Sakit Jiwa
AGUSNI AH,Komisioner KIP Aceh

Pendataan orang yang mengalami keterbelakangan mental itu lanjut Asmiadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 198 ayat 1. Kemudian juga mengacu pada PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 13 Ayat 1 huruf C yaitu mencatat keterangan pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas, serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI nomor 1401 tentang pendataan disabilitas grahita.

“Hak pilih penyandang disabilitas mental diatur dalam amanat Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XIII/2015, sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi Bawaslu,” terangnya.

Di Subulussalam sendiri, KIP telah mendata sebanyak 14 tuna grahita untuk dimasukkan ke dalamDPT Pemilu 2019. Ke-14 penyandang disabilitas gahita itu tersebar di empat dari lima kecamatan. Satu-satunya kecamatan yang nihil penyandang disabilitas grahita adalah Kecamatan Sultan Daulat.

Sejatinya, proses pendataan khusus penyandang tuna grahita ini melalui surat keterangan dari dokter yang membenarkan bahwa yang bersangkutan menyandang keterbelakangan mental. Namun, kata Asmiadi, lantaran Kota Subulussalam belum memiliki rumah sakit jiwa, maka KIP mengambil opsi kedua, yakni mendatangi secara langsung rumah yang bersangkutan

“Maka kami KIP Subulussalam menggunakan opsi lain yaitu pendataan saja, nanti pengkategoriannya memenuhi unsur sebagai pemilih atau tidak sebagaimana ketentuan berlaku,” pungkas Asmiadi didampingi komisioner lainnya Sofyoddin dan Zager Rudy Boangmanalu.

Meski KIP sudah mendata para penyandang sakit jiwa, namun KIP juga menyurati Dinas Kesehatan Aceh, meminta nama tunagrahita seluruh Aceh, sekaligus memastikan jumlah pasien penyakit jiwa atau orang dengan gangguan jiwa sebagai pasien mandiri yang dinyatakan sudah sembuh.

“Data yang sudah kita rekap ini kita dapati di panti-panti sosial, desa-desa, dan juga di rumah sakit. Kita nanti akan mengkombain data dari Dinas Kesehatan Aceh secara keseluruhan, kita sedang menunggu data mereka,” kata Agusni.

Lantas, apakah para penderita sakit jiwa ini sudah pasti bisa memilih? Menurut Agusni, yang akan memastikan mereka bisa memilih atau tidak adalah tim dokter yang nantinya akan mengeluarkan rekomendasi. “Rekomendasinya akan dikeluarkan setelah ini, bisa jadi menjelang hari H karena tergantung kesehatan yang bersangkutan. Tugas KIP mendata dulu untuk menjaga hak konstitusional warga tunagrahita,” pungkas Agusni AH. (dan/lid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved