Mahfud MD: Pemerintah Bisa Diperkarakan Jika Menolak Berikan Data Lahan Berstatus HGU

Hal itu dikatakan Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Selasa (26/2/2019), menjawab pertanyaan The Son Of Papua

Mahfud MD: Pemerintah Bisa Diperkarakan Jika Menolak Berikan Data Lahan Berstatus HGU
Icha Rastika
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. 

"Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua," cetusnya.

Namun demikian, Prabowo Subianto menegaskan tak akan mengembalikan tanah itu jika hanya nantinya jatuh ke orang asing.

"Tapi, daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot," ucapnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla kemudian mengaku dia lah yang memberikan izin kelola lahan negara atau Hak Guna Usaha (HGU) kepada Prabowo Subianto di Kalimantan Timur pada 2004.

"Bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai Undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (memutuskan lahan itu dikelola oleh Prabowo)," ungkap Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

JK mengatakan, pada 2004 saat pemerintahan SBY, lahan itu berada di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) karena tersandung kredit macet, yang kemudian diambil alih oleh Bank Mandiri.

Baca: Salah Pencet Kamera Saat Live, Sosok Admin Lambe Turah Tak Sengaja Terekspos

Baca: Korps Baret Merah Pernah Pecundangi 3000 Milisi Bersenjata Kongo, Hanya Bermodal 30 Personil

Dalam pengalihkan penjualan HGU itu, JK berpesan kepada Direktur Utama Bank Mandiri kala itu Agus Martowardojo, untuk memberikan izin penggunaan lahan hanya bagi orang pribumi saja.

"Datang Pak Prabowo sama saya (JK) bahwa dia mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'siap' (jawab Prabowo). Kemudian saya minta Agus Marto (Gubernur Bank Mandiri saat itu) untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri ke orang Singapura," beber JK.

JK mengatakan, akhirnya Prabowo Subianto membeli secara tunai HGU tersebut sebesar 150 Juta dolar AS.

"Dia (Prabowo) belilah itu (HGU). Jadi itu kredit macet itu. Singapura mau beli waktu itu, daripada orang lain yang ngambil. Tapi itu sesuai aturan yang ada, bayar cash di Mandiri," jelas JK.

Halaman
123
Editor: Amirullah
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved