Fahri Hamzah Jawab Unggahan KPU Yang Bantah Curangi Pemilu 2019: Niat Enggak Usah Dibela, Jawab Saja

Kendati demikian, menurutnya adanya ketidaksesuaian data di KPU masih mendatangkan tanda tanya besar.

Untuk itu, Fahri Hamzah menyarankan sebaiknya ada audit untuk melacak metode pelaporan data yang dilakukan oleh petugas KPU daerah ke KPU pusat.

Selain itu, dirinya juga menyatakan bahwa pada Pemilu 2019 perlu adanya evaluasi total supaya terhindar dari segala potensi kecurangan dan kekacauan.

Sebab, Fahri Hamzah beranggapan kecurangan dan kekacauan yang terjadi tidak bisa disepelekan.

Baca: Viral Skripsi Tebal 1.150 Lembar Selesai dalam 45 Hari, Ternyata Karena Hobi

Baca: Rahasia Tergelap Abad 21, Rumah Sakit China Ambil Organ Secara Ilegal Guna Penuhi Permintaan

"ALHAMDULILLAH, Teman2 @KPU_ID menyiapkan layanan khusus untuk melaporkan ketidaksesuaian data dll. Silahkan laporkan ke sini. Semoga bIsa langsung ditindaklanjuti dan diklarifikasi.

Tapi, ketidaksesuaian data di @KPU_ID tetap mendatangkan tanda tanya besar, bagaimana semuanya bisa terjadi? Bukankah mereka direkrut sejak lama? Bukankah KPU daerah digaji baik? Bukankah mereka sudah dilatih? Siapa yg menginvestigasi kalau ada kesengajaan curang?."

"Untuk ketenangan masyarakat, sebaiknya ada audit @bpkri dengan tujuan tertentu, yaitu melacak metode pelaporan data yang dilakukan oleh petugas KPU daerah ke @KPU_ID .

Sebenarnya audit ini akan lebih bagus jika merupakan permintaan panitia angket

Ke depan, kita harus mendisain sistem pemilu yang sejak awal sudah dapat melacak segala potensi curang dan kekacauan. Pemilu 2019 harus di-evaluasi total. Kekacauan yang terjadi tidak bisa kita anggap kecil. Kita harus berani bermimpi untuk sebuah pemilu yang ideal 2024," papar Fahri Hamzah.

Baca: Habib Rizieq Shihab Ungkap Kekecewaan ke Prabowo: Langsung Meledak Keinginan Lakukan Perlawanan

Baca: UPDATE Real Count KPU Selasa 23 April Jokowi vs Prabowo, Siapa Lebih Unggul?

Mahfud MD juga Layangkan Protes ke KPU

Mahfud MD juga membahas profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2019 khususnya dalam Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkannya melalui cuitan di Twitternya, @mohmahfudmd, Minggu (21/4/2019).

Mahfud MD menuliskan bahwa KPU harus lebih profesional.