Tanggapi Mahfud MD soal Provinsi Garis Keras, Andi Arief Singgung Wasiat Soekarno hingga Pemilu 2009
Melalui kicauannya itu, Andi Arief sempat menyinggung soal wasiat Presiden pertama RI, Soekarno.
SERAMBINEWS.COM - Mantan Politikus Partai Demokrat Andi Arief memberikan tanggapan atas pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD soal provinsi garis keras.
Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut seperti disampaikan Andi Arief dalam kicauan di akun Twitter @AndiArief__, Minggu (28/4/2019).
Melalui kicauannya itu, Andi Arief sempat menyinggung soal wasiat Presiden pertama RI, Soekarno. Ia menyebut, Mahfud MD tak mengindahkan wasiat dari Soekarno.
Andi Arief menjelaskan bahwa Soekarno tidak pernah melarang siapapun dari agama apapun untuk memberikan dukungan pada siapapun dalam pemilu.
Andi Arief menegaskan bahwa Soekarno memberikan wasiat itu untuk mempertahankan pancasila.
Baca: Tampilkan Penyanyi Jebolan Dacademy, Penutupan HUT Aceh Singkil Berlangsung Meriah
Baca: Mahfud Sebut Prabowo Menang di Provinsi Garis Keras, Dahnil: Bukan Menjadi Suluh tapi Menyulut Keruh
Baca: Fakta Terbaru Kasus Prostitusi Vanessa Angel, Sejumlah Nama Disebut
Ia lantas menyinggung soal pemilu tahun 2009 di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono hanya kalah di 3 provinsi.
Andi Arief juga menyebutkan bahwa SBY-Boediono saat itu menang di hampir semua provinsi yang dituduhkan Mahfud MD, bahkan juga di Jateng dan Jatim.
"Wasiat Soekarno jelang pemilu yang tidak diindahkan oleh Prof @mohmahfudmd : 'Negara Republik Indonesia ini milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!' (Soekarno dalam Kongres Rakyat Jawa Timur di Surabaya, 24 September 1955)

Mantan Politikus Partai Demokrat Andi Arief memberikan tanggapan atas pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD soal provinsi garis keras. (Twitter @AndiArief__)
Soekarno tidak pernah melarang Islam garis keras, moderat, dan yang tidak beragama serta agama apapun untuk mendukung kemenangan siapapun dalam pemilu. Wasiatnya hanya mempertahankan Pancasila Prof @mohmahfudmd

Mantan Politikus Partai Demokrat Andi Arief memberikan tanggapan atas pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD soal provinsi garis keras. (Twitter @AndiArief__)
Tahun 2009 SBY-Boediono hanya kalah di 3:Propinsi. Hampir semua Propinsi yang dituduhkan Prof @mohmahfudmd sebagai Islam garis keras menang, termasuk juga di tempat abangan, priyayi dan santri Jateng dan Jatim. Artinya rakyat yakin pemimpin untuk SEMUA. Nah, sekarang?" tulis Andi Arief.

Mantan Politikus Partai Demokrat Andi Arief memberikan tanggapan atas pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD soal provinsi garis keras. (Twitter @AndiArief__)
Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.
Baca: Napi Ini Siksa dan Bunuh Napi Lain di Dalam Penjara, Kepala Korban Dipenggal
Baca: 3 Senjata Mematikan China yang Diinginkan Amerika, Termasuk Kendaraan Hipersonik
Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.
"Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi," ujar Mahfud MD.
"Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun."
"Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah," sambungnya.
"Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras."
"Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga," ungkap Mahfud MD.
Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.
"Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita," kata Mahfud MD.
"Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu," imbuh Mahfud MD.
Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.
Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.
"Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi," ujar Hadar.
"Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapum," imbuhnya.
Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.
"Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar," ungkap Mahfud MD.
"Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol," sambungnya.
Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.
"Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry," kata Mahfud MD.
"Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru."
"Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks," sambung Mahfud MD.
Baca: Dianggap Langgar Hak Cipta, 2 Toko Online Terbesar di Indonesia Diam-diam Dipantau Pemerintah AS
Baca: Beredar Kabar Susunan Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Ini Jawaban Para Menteri : Itu Jalan Allah
Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:
Tanggapan Mahfud MD
Mahfud MD melalui akun Twitternya menjelaskan garis keras yang ia maksud.
Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.
Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.
Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.
"Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.
Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.
Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.
Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.
Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau," papar Mahfud MD.
Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.
Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.
"Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.
Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.
Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik," tutur Mahfud MD, Sabtu (27/4/2019).

Mahfud MD tanggapi kicauan Said Didu, Minggu (28/4/2019). (Twitter/@mohmahfudmd)
(TribunWow.com/Atri Wahyu/Lailatun Niqmah)
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Andi Arief Tanggapi Mahfud MD soal Provinsi Garis Keras, Singgung Wasiat Soekarno hingga Pemilu 2009