Breaking News

Analisis dr Norman Zainal soal Banyaknya Anggota KPPS Meninggal dan Permintaan Visum dari Prabowo

Ia pun memberikan analisisnya terkait kemungkinan adanya tekanan mental yang dirasakan sejumlah petugas KPPS di Pemilu 2019.

Editor: Amirullah
YouTube/Tv One
dr Norman Zainal 

SERAMBINEWS.COM - Profesional medis dr Norman Zainal mengomentari terkait kematian 554 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dokter Norman Zainal lantas mengungkapkan, tugas KPPS merupakan pekerjaan yang ditarget waktu dengan beban fisik dan konsetrasi yang tak boleh salah sehingga kemungkinan terjadinya tekanan mental.

Ia pun memberikan analisisnya terkait kemungkinan adanya tekanan mental yang dirasakan sejumlah petugas KPPS di Pemilu 2019.

"Ada fisik yang harus bekerja non-stop lebih dari 24 jam dan kesiapan beberapa hari sebelum bekerja juga yang harus melakukan sejumlah persiapan, adanya hal seperti itu perlu dipertanyakan ulang mengenai jam kerjanya," imbuh dr Norman Zainal dilansir dari kanal YouTube Talkshow Tv One pada Kamis (9/5).

Menurut dr Norman Zainal, mengacu pada UU Ketenagakerjaan maka seharusnya jam kerja itu sekitar 8 jam sehari atau tak lebih dari 40 jam dalam seminggu.

Baca: Dokter Ani Analisa Penyebab Meninggal KPPS dari Segi Medis, Adian: Jangan Ada Kesombongan Profesi!

Dalam kesempatan itu, dr Norman Zainal juga menyinggung terkait meninggalnya ketua KPU RI Husni Kamil Manik pada 7 Juli 2016 silam.

dr Norman Zainal mengungkapkan, dirinya sempat dihubungi Husni Kamil saat berada di sebuah rumah sakit lantaran ketua KPU RI itu merasa tak mendapatkan pelayanan yang optimal.

"Saya dihubungi dan ikut bantu supaya dia ditangani segera. Tetapi proses di rumah sakit saya tak bisa terlibat langsung. Dalam perjalanan itu seharusnya Kemenkes dan rumah sakit bisa menjelaskan secara terang mengenai hal tersebut."

"Poin saya adalah kita harus belajar dari sesuatu yang terjadi, Husni Kamil sempat meminta tolong kepada saya karena adanya keterlambatan. Untuk itu seharusnya dilakukan audit medik, itu pekerjaan dari lembaga negara," ucap dr Norman Zainal.

dr. Norman Zainal (YouTube/Tv One)

dr Norman Zainal menyatakan, apabila berbagai pihak belajar dari kesalahan masa lalu maka seharusnya peristiwa ratusan anggota KPPS yang meninggal dunia itu tak terjadi.

Ia pun menyayangkan adanya peristiwa ratusan anggota KPPS meninggal dunia.

"Jadi sekarang apa boleh buat. Kalau kita bicara musibah seperti ini maka kita harus membuka diri untuk memberikan saran, masukkan dan solusi. Kalau dulu saja ketua KPUnya sakit sampai meninggal dan klarifikasinya masih dipertanyakan masyarakat.. Apalagi anggota-anggota KPPS yang merupakan masyarakat," jelas dr Norman Zainal.

Dalam kesempatan itu, pembawa acara juga mempertanyakan terkait  permintaan visum yang sempat dilontarkan Prabowo Subianto.

Meski demikian, dr Norman Zainal menegaskan agar adanya tim yang turun ke lapangan untuk mencatat sejumlah riwayat kesehatan petugas KPPS sebelum meninggal dan lalu menganalisisnya.

Pemberian santunan oleh Komisioner KPU RI kepada keluarga Mangsud, petugas KPPS yang meninggal dunia, di Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Jumat (3/5/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR)

dr Norman Zainal mengatakan, seharusnya terdapat sebuah tim yang turun ke lapangan dan mencatat mengenai kesaksian istri atau rekan-rekan petugas KPPS yang meninggal, sehingga bisa memberikan gambaran penyebab utamanya.

"Itu perlu kajian yang sangat detail. Tapi di luar itu, petugas KPPS ke depannya harus direkrut berdasarkan perjanjian kerja dan ada asuransi kesehatan. Jadi tidak hanya ditunjuk oleh RT dan diberikan uang harian saja," papar dr Norman Zainal.

Prabowo Berharap Petugas KPPS yang Meninggal Dunia Divisum

 Calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peryataan pers kepada media di kediamanya, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (8/5/2019).

Dalam kesempatan tersebut Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu 2019.

Calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan pers kepada media menyikapi kondisi politik terkini di Kediamannya, Jalan Kertanegara, nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, (8/5/2019). (Tribunnews.com/ Taufik Ismail)

"Atas nama seluruh BPN, Koalisi Adil Makmur kami ingin ucapkan belasungkawa yang besar atas meninggalnya KPPS, yang dilaporkan lebih dari 500 petugas Pemilu dari berbagai tingkatan yang telah meninggal dalam proses pemilu ini," katanya.

Prabowo meminta para petugas KPPS tersebut divisum, sehingga mendapatkan hasil medis yang jelas.

Prabowo juga meminta aparat yang berwajib mengungkap penyebab meninggalnya petugas KPPS tersebut.

"Ini belum pernah terjadi di sejarah pemilu RI, kami mohon pihak berwajib untuk selesaikan dan usut hal ini, sehingga jelas bagi semua unsur, apa yang terjadi sebenarnya. Perlu ada kami rasa suatu visum dan pemeriksaan media ke petugas yang meninggal," katanya.

Tanggapan Bamsoet

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku prihatin dengan banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal selama penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menurut Bamsoet, harus dicari akar permasalahan yang menyebabkan banyaknya orang tewas tersebut.

"Kita harus segera cari tahu penyebab dan solusinya," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Bamsoet mengatakan bahwa bukan kali ini saja Pemilu memakan korban jiwa. Pada Pemilu 2014 lalu petugas KPPS yang meninggal mencapai 114 orang dan dan tanpa santunan.

"Pemilunya tidak serumit sekarang," katanya.

Menurut politikus Golkar itu, Pemerintah dan DPR sudah mencoba mengantisipasinya dengan mengurangi jumlah pemilih di setiap TPS yang dibatasi maksimal hanya 300 orang. Sehingga menurutnya beban kerja tidak terlalu berlebih.

"Dari berbagai informasi yang kami peroleh, selain faktor umur, riwayat kesehatan, beban kerja serta tekanan psikologis dimana semua pihak ingin menang juga ikut memberi andil salah satu penyebab petugas di lapangan meninggal dunia," pungkasnya.

Audit Medis

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) mengaku pihaknya sudah melakukan audit medis terhadap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang meninggal dunia. Komisioner KPU Viryan Aziz menyebut proses ini bahkan sudah dilakukan sejak awal.

Hal ini disampaikan Viryan menanggapi desakan sejumlah pihak untuk melakukan investigasi terhadap penyebab meninggalnya 456 anggota KPPS yang bertugas di Pemilu 2019.

"Tim investigasi saya pikir tidak relevan, yang relevan sekarang adalah kita ingin mengetahui dan sudah berjalan sejak awal, kami sudah komunikasi dengan Kemenkes, selain dukungan kesehatan, saat rekap kecamatan sudah mulai berjalan proses audit medis," kata Viryan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Seperti dilansir Tribunnews dari Kompas.com, Viryan mengatakan, KPU bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan lewat rumah sakit yang ada di tiap daerah. Menurut dia, proses rekam medis tersebut bisa menunjukkan sebab petugas KPPS meninggal.

"Jadi lewat jajaran Kemenkes di rumah sakit, di layanan kesahatan sudah bisa juga mendapatkan informasi sebab-sebab dari jajaran kami yang meninggal dunia," kata dia.

Saat ditanya apakah hasil rekam medis itu menunjukkan bahwa semua petugas KPPS yang meninggal dunia disebabkan karena kelelahan, atau ada penyebab-penyebab lain, Viryan tak memberi jawaban.

"Yang tahu yang di bawah, yang akan rapat, yang lebih punya kompetensi membahas dan kemudian mengetahui lebih dalam sebab-sebabnya. Namun point pentingnya ini beban pemilu seperti ini perlu kita cari solusi untuk ke depan," kata Viryan.

(*)

Simak videonya:

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Ini Analisis dr Norman Zainal soal Banyaknya Anggota KPPS Meninggal, Soroti Jam Kerja & Beban Fisik

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved