Pemerintah Aceh Minta Bukti Elite Kuasai Proyek APBA
Pemerintah Aceh keberatan dengan tudingan pengamat politik dan pemerintahan, Dr Taufiq A Rahim
lihat foto
Dikatakan, permainan fee proyek dalam lelang proyek APBA bisa merusak sistem lelang yang jujur, transparan, dan sesuai aturan, tapi dapat juga membuat hasil dan kualitas proyek di bawah standar. Jika itu terjadi, sambung Rustam, akan merugikan masyarakat selaku penerima manfaat proyek tersebut. Jika ada SKPA dan KPA proyek menolak hasil lelang proyek dari ULP, menurut, itu adala hal yang wajar, karena ia tak mau bermasalah dan masuk penjara di kemudian hari.
Untuk mengatasi masalah itu, Rustam menyarankan kepada Plt Gubernur Aceh untuk harus turun tangan secepatnya. Sebab, sisa waktu masa kerja tahun anggaran 2019 hanya tinggal lima bulan lagi, sementara ratusan paket proyek--fisik dan pengadaan--belum dilelang dan ditetapkan pemenangnya.
“Daya serap anggaran APBA 2019 sampai 14 Juni baru 20 persen dari pagu anggara Rp 17,104 triliun. Realisasi itu masih sangat rendah dan jauh di bawah target pada bulan ini yaitu sebesar 30 persen,” pungkasnya.(her)
