Harga TBS Anjlok, Pospera Minta Pemerintah Aceh Tindak Pemilik PKS Nakal

Pospera Abdya meminta tim penetapan harga TBS Provinsi menindak tegas para pengusaha tidak membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan.

Harga TBS Anjlok, Pospera Minta Pemerintah Aceh Tindak Pemilik PKS Nakal
SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI
Tandan buah segar kelapa sawit ditaruh di pinggir jalan Singkil-Singkil Utara, Aceh Singkil, menunggu pembeli datang. 

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - DPC Posko Perjuangan Rakyat ( Pospera) Aceh Barat Daya (Abdya) meminta tim penetapan harga TBS Provinsi Aceh dan pemerintah Aceh menindak tegas para pengusaha pabrik kelapa sawit (PKS) yang tidak membeli TBS sesuai harga yang ditetapkan.

"Kami meminta tim penetapan harga sawit turun ke lapangan dan menindak para pengusaha(PKS) yang nakal, yang tidak mengindahkan keputusan tim," ujar ketua DPC Pospera Abdya, Harmansyah.

Menurutnga, harga pembelian TBS di Abdya hanya Rp 550 per kilogram (kg) atau jauh dari harga yang ditetapkan tim penetapan harga TBS Provinsi Aceh, menunjukkan bahwa pengusaha telah melanggar keputusan pemerintah.

Karena, lanjutnya, harga yang ditetapkan tim yaitu harga 3 tahun Rp 870 per kg, umur 4 tahun Rp 1.026 per kg, umur Rp 1.100 per kg, umur 6 tahun Rp 1.159 per kg, umur 7 Rp 1.203 per kg, umur 8 tahun Rp 1.220, umur 9 tahun Rp 1.233 per kg, umur 10-20 tahun Rp 1.266 per kg.

"Sawit masyarakat di Abdya itu berumur mulai 6 tahun hingga 12 tahun, atau harga yang harus dibeli (pengusaha) Rp 1.159 hingga Rp 1.266 per kilo. Fakta saat ini, TBS dibeli dengan harga Rp 550 per kilo, ini sangat jauh melenceng dari yang ditepatkan," sebutnya.

Baca: Harga TBS Sawit di Nagan Ditetapkan Sepihak, Petani di Abdya Minta Pembelaan Pemerintah

Baca: Pospera Minta Dicopot Kadis Syariat Islam

Baca: Rutin Jelang Lebaran di Abdya, Harga TBS Sawit Anjlok

Untuk itu, ia meminta tim turun dan melakukan sidak ke sejumlah PKS, terlebih persoalan ini terjadi hampir seluruh kabupaten.

"Persoalan harga sawit murah ini bukan di Abdya saja, tapi juga terjadi di daerah lain seperti di Langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang dan kabupaten lainnya, rata-rata dibeli dibawah Rp 1000 per kilo. Anehnya, pemerintah Aceh dan tim penetapan harga, tidak ada respon, ini ada apa?," katanya.

Dia tambahkan, jika tidak ada tindakan dari tim penetapan harga dan pemerintah, maka harga yang ditetapkan pada 13 juni 2019, hanya sebuah kebijakan tanpa makna.

"Ini terkesan seperti macan ompong, tanpa ada makna dan keputusan. Jika ini dibiarkan ini akan menjadi bom waktu," sebutnya.

Ia berharap pemerintah Aceh harus memberikan sanksi bagi perusahan sawit yang belum menampung TBS sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, sanksi yang harus diberikan kepada perusahan yang melanggar stop PKS itu produksi selama sebulan, atau bisa saja izinnya dicabut.

"Langkah tegas seperti ini patut dilakukan, sebagai efek jera, sehingga mereka tidak semena-mena," pungkasnya. (*)

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved