Senator Fachrul Razi Apresiasi DPRA yang Sahkan Pemekaran Kota Panton dan Aceh Malaka
Paripurna DPRA itu merekomendasi pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), yakni Kabupaten Aceh Malaka dan Kota Panton Labu.
Penulis: Yusmadi | Editor: Yusmadi
lihat foto
Sebagai pimpinan Komite I DPD RI, Senator ini menjelaskan di Komite I DPD RI yang juga membidangi masalah daerah dan penambahan kabupaten/kota mengatakan bahwa DPD RI memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 42 UU 23/2014.
Baca: Delegasi Panton Labu Ikut Ramaikan Aksi Demo di Depan Istana Negara Tuntut Pemekaran
Baca: Plt Gubernur Dukung Aceh Malaka
Baca: Bupati Rekom Aceh Malaka
Baca: Komisi I DPRA Verifikasi Aceh Malaka
Di antaranya menerima usulan Daerah Persiapan (DPR dan Pemerintah), menerima hasil penilaian penuhan persyaratan Daerah Persiapan (bersama DPR), menyetujui Pembentukan Tim Kajian Independen (bersama DPR), menetapkan Pembentukan Daerah Persiapan (bersama DPR dan Pemerintah), melakukan Pengawasan Daerah Persiapan (bersama DPR), dan menerima konsultasi hasil Evaluasi Daerah Persiapan (bersama DPR).
Menurut Fachrul, pentingnya penambahan kabupaten/kota baru di Aceh, dikarenakan kondisi geografis dan sebaran penduduk yang relatif jauh menyulitkanmasyarakat mengakses pelayanan publik, ketimpangan kondisi sosial ekonomi daerah, lemahnya daya saing daerah diakibatkan wilayah-wilayah yang relatif jauh,.
Dikatakan, usulan pembentukan jumlah DOB yang masuk melalui DPD RI hingga sekarang ini berjumlah sebanyak 173 DOB, yaitu 16 usul DOB Provinsi dan 157 usul DOB Kabupaten/ Kota).
Fachrul mengatakan bahwa pihak DPD RI telah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2019 yang intinya meminta Presiden untuk menerbitkan PP Penataan Daerah dan PP Desartada. (*)
