LBH Tanggapi Soal Penerapan Hukum Pelecehan Seksual di Pesantren AN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh meminta Penyidik Polres Lhokseumawe menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak..

LBH Tanggapi Soal Penerapan Hukum Pelecehan Seksual di Pesantren AN
SERAMBI/ZAKI MUBARAK
Polisi memperlihatkan berita hoaks terkait kasus dugaan pelecehan seksual di pesantren An yang disebarkan oleh tiga tersangka dalam konferensi pers di Mapolres setempat, Rabu (17/7/2019). 

LBH Tanggapi Soal Penerapan Hukum  Pelecehan Seksual di Pesantren AN 

Laporan Jafaruddin I Lhoksemawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh meminta Penyidik Polres Lhokseumawe menggunakan Undang-undang Nomor 35  Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam menjerat oknum pimpinan pesantren AN dan seorang guru mengaji yang diduga terlibat pelecehan seksual terhadap santrinya.

Diberitakan sebelumnya, oknum pimpinan Pesantren An  (singkatan) di Kota Lhokseumawe beserta dengan seorang guru mengajinya (keduanya pria) kini ditahan di Polres Lhokseumawe.

Keduanya ditahan atas dugaan telah melakukan pelecehan seksual  pada santri pria (sesama jenis) yang berumur antara 13- 14 tahun. 

“Kami sangat apresiasi terhadap penegak hukum Polres Lhokseumawe dalam menangani tersebut,” ujar Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) LBH Banda Aceh Syahrul SH MH dalam siaran pers yang diterima Serambinews.com,  Kamis (18/7/2019).

Baca: Tindakan Membuang Sampah di Samping Pagar Bank Aceh Cabang Blangpidie Minta Segera Dihentikan

Baca: 154 Mahasiswa UUI KKN di Tangan-Tangan, Ini Permintaan Wabup

Baca: STKIP BBG Buka Beasiswa Tahfidz, Ini Persyaratannya

Apalagi, kata Syahrul, polisi kembali menangkap tiga orang yang diduga menyebar berita kebohongan yang menduduh rekayasa kasus dalam perkara ini.

“Jika ini sebuah upaya klarifikasi tuduhan tersebut oleh pihak kepolisian, kami apresiasi atas penangkapan ini,” katanya.

Semoga lanjut Syahrul dengan kejadian ini, semua akan paham dan sepakat kasus ini adalah ekstra ordinary crime. Sehingga harus ditangani dengan serius dan dibuka ke publik supaya menjadi pembelajaran.

“Tapi di sisi lain, penyidik masih terlihat kurang komitmen terhadap penerapan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku,” katanya.

Penyidik masih menggunakan pasal pelecehan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 qanun jinayah yang hukumannya 90 kali cambuk, atau 90 bulan kurungan atau denda 900 gram emas murni.

Padahal jika dikenakan undang-undang perlindungan anak, hukuman untuk pelaku bisa mencapai 20 tahun penjara.

”Sebagai pendidik, tersangka yang juga berprofesi sebagai pengajar ilmu agama sudah sepantasnya dihukum dengan hukuman seberat-beratnya agar ini menjadi contoh bagi yang lainnya jika hendak berbuat pebuatan tercela tersebut,” kata Syahrul.

Disebutkan, beberapa kasus serupa di daerah lain di Aceh yang sudah diputuskan hakim, seperti Pengadilan Negeri Blang Pidie memutuskan 20 tahun penjara dan harus membayar denda 800 juta akibat perbuatan pencabulan terhadap anak tirinya.

Selain itu, pada November tahun lalu di PN Pidie, hakim juga telah memutuskan 80 tahun penjara tehadap seorang petani yang melakukan kekerasan seksual terhadap 8 orang anak di bawah umur.

“Dua kasus ini, aparat penegak hukum malah menggunakan Undang-undang perlindungan anak, tidak bermasalah dan dianggap tidak bertentangan dengan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali,” ujar Direktur YLBI Banda Aceh.

Terkait dengan penerapan pasal dalam kasus itu kata Syahrul, penyidik bisa menerapkan pasal 76D undang perlindungan anak.(*)

 
 

Penulis: Jafaruddin
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved