Breaking News:

Ini Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak DKPP Lhokseumawe

Kejari Lhokseumawe pada Selasa (23/7/2019) menyatakan berkas dugaan korupsi pengadaan ternak di Pemko Lhokseumawe dinyatakan lengkap.

Penulis: Jafaruddin | Editor: Yusmadi
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
ILUSTRASI -- Dinas Pertanian Aceh Tenggara, menunda penyaluran ternak sapi yang bersumber dari DOKA 2018. Terlihat ternak sapi dikarantina di Desa Mendabe, Kecamatan Babussalam, Agara, Senin (15/10/2018). 

Laporan Jafaruddin | Lhokseumawe 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Kejari Lhokseumawe pada Selasa (23/7/2019) menyatakan berkas dugaan korupsi pengadaan ternak di Pemko Lhokseumawe untuk tersangka satu rekanan dinyatakan lengkap (p21).

Untuk itu, jaksa menunggu proses pelimpahan tahap dua atau tersangka dari rekanan yaitu ES (43) Direktur CV Bireuen Vision asal Bireuen.

Untuk diketahui pada 2014 Pemko Lhokseumawe melalui Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKPP) setempat melakukan pengadaan ternak dengan dana Rp 14,5 miliar yang bersumber dari APBK tahun 2014.

Kasus itu mulai diselidiki polisi pada 2015 setelah menemukan adanya indikasi korupsi pada pengadaan ternak tersebut.

“Benar, kasus tersebut sudah lengkap. Kita sudah menyampaikan surat kepada penyidik untuk mengabarinya, tapi belum pelimpahan,” ujar Kepala Kejari Lhokseumawe M Ali Akbar SH melalui Kasi Intel Miftahuddin SH, kepada Serambi, Rabu (24/7/2019).

Berkas yang dinyatakan lengkap itu untuk satu tersangka dari rekanan.

Baca: 12 Ekor Ternak Milik Warga Cot Girek Aceh Utara Disembelih di Kandang, Termasuk Milik Janda

Baca: Rekanan Jadi Tersangka Kasus Pengadaan Ternak

Baca: Polisi Periksa Saksi Ahli Kasus Korupsi Pengadaan Ternak

Sementara itu Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, melalui Kasat Reskrim AKP Indra T Herlambang kepada Serambinews.com kemarin menyebutkan jaksa telah menyatakan lengkap/ P21 kasus tersebut berdasarkan Surat P21 nonor B-1075/L.1.12/Fd.1/07/2019, tertanggal 23 Juli 2019.

“Dalam kasus itu kerugian negara mencapai Rp 8.168.730.000,” ujar Kasat Reskrim.

Disebutkan, tersangka dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Subsider Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved