Breaking News:

Nelayan Keluhkan Limbah Batu Bara yang Cemari Laut di Nagan Raya

Panglima Laot dan nelayan Nagan Raya mengeluhkan limbah batu bara yang mencemari laut dan pantai di Nagan Raya.

Penulis: Taufik Hidayat | Editor: Taufik Hidayat
Dok: Jaringan KuALA
Limbah batu bara berserakan di pantai Nagan Raya, Jumat (26/7/2019). 

SERAMBINEWS.COM - Panglima Laot dan nelayan Nagan Raya mengeluhkan limbah batu bara yang mencemari laut dan pantai di Nagan Raya.

Keluhan itu disampaikan dalam  diskusi bersama untuk merespon pencemaran lingkungan akibat limbah batu bara yang terjadi di pesisir kawasan itu.

Sekretaris Jenderal Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh (KuALA), Rahmi Fajri, Jumat (26/7/2019) mengatakan, nelayan mengeluhkan turunnya hasil  tangkapan sejak 3 tahun terakhir akibat pencemaran laut oleh tumpahan batu bara yang ditambang di daerah itu.

Penurunan hasil tangkapan ini bahkan dirasakan pada masa musim panen ikan yang biasanya nelayan mendapat hasil tangkapan dalam jumlah banyak.

Panglima Laot Kabupaten Nagan Raya, Pawang Zainal mengatakan, selain kurangnya hasil tangkapan nelayan karena kondisi perairan yang tercemar, juga berdampak pada biaya operasional yang tinggi.

Sementara hasil tangkapan tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan.

“Tiga tahun terakhir ini, nelayan sangat hancur hidupnya karena pencemaran laut. Kami merasa tidak ada lagi tempat kami untuk mencari ikan. Terkadang ketika kami menjaring ikan hanya batu bara yang tersangkut di jaring,” kata Pawang Zainal.

Baca: Limbah Batu Bara Jadi Racun Berbahaya

Baca: Terkait Dugaan Pencemaran Limbah Batu Bara, DPRK Aceh Barat Bentuk Pansus

Baca: VIDEO: Dewan Panggil Mifa dan PLTU Terkait Limbah Batu Bara, Ini Hasilnya

Rahmi Fajri pun menyampaikan kekecewaannya terhadap perusahaan yang tidak memikirkan keberlangsungan hidup nelayan tradisional di kawasan tersebut.

“Harusnya aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan jangan sampai menggangu ruang hidup dan ruang tangkapan nelayan di pesisir dan laut Aceh,” katanya.

Hal ini juga perlu di respons oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. 

Sebaiknya pemerintah tidak hanya memikirkan pendapatan daerah saja, tetapi juga harus memikirkan ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Susan Herawati, Sekretaris Jenderal oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), menilai aktifitas penambangan dan pengangkutan batu bara yang dilakukan oleh perusahaan di daerah itu, tidak memikirkan kepentingan nelayan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus memberi sanksi bagi para pelaku kejahatan lingkungan yang telah menyengsarakan nelayan. Karena ini jelas melanggar hak konstitusi masyarakat pesisir,” katanya.(*)

Baca: Harga Cabai Setara Daging

Baca: Kasus Tgk Munirwan Ditahan Polisi Jadi Trending Topik di Twitter, Netizen Minta Jokowi Bersikap

Baca: Ada Murid Langsung Tunjuk Tangan saat Ditanya Siapa yang Sudah Ngelem

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved