Salam

Spekulasi Usai Mega Bertemu Prabowo

Pertemuan antara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto

Spekulasi Usai Mega Bertemu Prabowo
Facebook/Nezar Patria
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Rabu (24/7/2019) diadakan di Teuku Umar, tempat kediaman Megawati Soekarnoputri. 

Pertemuan antara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dimaknai bermacam-macam oleh para politisi, pengamat, bahkan akademisi. Namun, momen yang disebut sebagai pertemuan kebangsan pada Rabu (24/7) di Jakarta, secara umum dinilai bermakna sangat penting bagi persatuan bangsa pasca-Pemilu 2019.

“Kalau ada perbedaan pendapat dalam pemilu adalah hal biasa. Namun, setelah pemilu, mari kita rukun kembali,” kata Mega usai pertemuan tertutup itu. Presiden kelima RI ini menambahkan, bagi seorang perempuan politisi, ada bagian yang dapat mudah meluluhkan hati laki-laki. “Itu namanya politik nasi goreng, yang ternyata ampuh,” katanya.

Komentar Mega itu dilengkapi lagi oleh Prabowo dengan mengatakan, “Kita kadang-kadang beda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya, karena yang utama kami sama-sama patriot dan komit pada NKRI harga mati.”

Menurut calon presiden nomor urut 02 yang bertarung di Pilpres 2019 ini, bila ada perbedaan pandangan dan sikap politik merupakan hal yang biasa. Namun, di ujung selalu ingin melanjutkan dan mempererat tali kekeluargaan yang rukun dan baik, sehingga dapat membantu mengatasi persoalan bangsa.

Tentu saja pertemuan kedua tokoh mendapat perhatian masyarakat karena tak lama lagi Jokowi dilantik menjadi presiden untuk kedua kalinya. Selain itu Jokowi akan membentuk kabinetnya. Muncul rumors di publik, apakah Gerindra bakal duduk di kabinet dan bergabung dengan pemerintahan Jokowi?

Selain itu, ada pengamat memperkirakan pertemuan Megawati dan Prabowo juga terkait dengan diajukannya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR. Karenanya Gerindra membutuhkan dukungan PDI Perjuangan.

Peneliti dari lembaga survei Poltracking Indonesia Agung Baskoro menilai ada dua hal yang bisa dibaca dari pertemuan Mega dengan Prabowo. Pertama, bermakna rekonsiliasi setelah pertarungan sengit pada pilpres. Adanya pertemuan itu diyakini karena kedua pihak sadar bahwa telah begitu banyak dampak kompetisi Pilpres bagi stabilitas sosial politik bangsa. “Kedua, soal pengelolaan kekuasaan (sharing power) dalam konteks saat ini ataupun ketika nanti 2024,” kata Agung.

Memang, dalam konteks rekonsiliasi, pemerintahan Jokowi pada periode kedua dibutuhkan energi kolektif. Maka segenap pihak diajak bergabung, baik dari dalam maupun luar koalisi agar pemerintahan kuat dan stabil. Sedangkan dalam konteks pengelolaan kekuasaan, di saat Jokowi tidak bisa maju kembali mencalonkan diri pada 2024, pertemuan yang dilakukan bisa menjadi peluang bagi PDIP dan Gerindra merajut kebersamaan pada Pemilu 2024. Kebersamaan itu pernah terjadi saat Pilpres 2009 ketika Megawati berpasangan dengan Prabowo.

Bagi kita, pertemuan Ketua Umum PDIP dengan Ketum Partai Gerindra adalah langkah positif dalam upaya mewujudkan rekonsiliasi nasional pasca Pilpres 2019 yang sempat menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Jadi, kita berharap pertemuan kedua tokoh bangsa yang sempat menjadi lawan dalam pertarungan politik Pemilu 2019 itu bisa membawa iklim positif untuk mendinginkan suhu politik yang sempat memanas ketika pilpres berlangsung.

Yang paling menanggapi pertemuan Mega-Prabowo adalah Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin, Katanya, “Jika ada yang khawatir dengan pertemuan Prabowo-Megawati, itu bisa jadi partai-partai koalisi Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Soalnya, pertemuan ini semakin membuka peluang Gerindra masuk ke dalam koalisi. Soalnya, jika Gerindra masuk koalisi, jatah menteri partai koalisi Jokowi bisa berkurang.”

Selain menteri, bergabungnya Gerindra juga menipiskan peluang pimpinan legislatif dipegang partai koalisi Jokowi. Gerindra terang-terangan mengincar kursi MPR. Nama sekjen partai, Ahmad Muzani, dimunculkan sebagai kandidat. Muzani dimajukan karena dia dianggap diterima semua fraksi. Benarkah begitu? Atau bagi-bagi dan rebut-rebutan kekuasaan dalam politik memang harus seperti itu?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved