Pembangunan PLTA Lae Souraya

Giliran Walhi Aceh Tolak Pembangunan PLTA Lae Souraya, Ini Alasannya  

Walhi Aceh secara tegas menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Lae Saouraya, Desa Pasir Belo, Kecamatan Sultan Daulat,

Giliran Walhi Aceh Tolak Pembangunan PLTA Lae Souraya, Ini Alasannya   
ist
M Nur 

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Walhi Aceh secara tegas menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Lae Saouraya, Desa Pasir Belo, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.

”Kami mengkiritik bukan berarti elergi kemajuan wilayah dari bisnis PLTA ini tapi musim hujan dan musim kemarau akan mengakibatkan jumlah bencana meningkat dimasa akan datang ketika  tutupan hutan berubah fungsi,” kata Muhammad Nur, SH kepada Serambinews.com, Senin (29/7/2019).

Menurut M Nur, pembangunan PLTA oleh PT Atmo Daya Energi dan PT Hyundai di aliran sungai Lae Souraya tepatnya di Desa Pasir Belo Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam kini telah menimbulkan keresahan baru bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan PLTA. 

WALHI Aceh menilai Pembangunan PLTA berkapasitas 125 MW tersebut berpotensi merusak lingkungan hidup karena berada dalam kawasan lindung.

Dikatakan, meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengajukan perubahan zonasi ke Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam  dan Ekosisten (KSDAE) dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari zona inti ke zona khusus.

Berita terkait lainnya

Baca: Walhi: Kawal Pembangunan PLTU 3-4

Baca: VIDEO - Walhi Aceh Soroti pembangunan PLTU 3 4, Pemkab Nagan Raya Diminta Bertindak

Baca: Walhi Investigasi Lokasi PLTU 3-4

Namun perubahan tersebut akan mengurangi kawasan hutan  sebagai penyangga kehidupan dikawasan tersebut, apalagi kawasan tersebut masuk dalam Kawasan Ekosistem Lauser (KEL).

Hasil kajain WALHI Aceh, Pembangunan PLTA tersebut tidak termasuk dalam 24 rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga air Aceh sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat 3 poin d Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 20183 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013 - 2033.

Selain itu PLTA tersebut juga tidak tercantum dalam rekomendasi Daftar Potensi Proyek PLTA berdasarkan Masterplan of Hydro Power Development  sebagaimana termaktub pada hal III – 19  Rencana Usaha Penyediaan Listrik (RUPTL) – PT PLN tahun 2019-2028.

Halaman
12
Penulis: Khalidin
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved