Bupati di Papua Minta Pemerintah Tarik TNI/Polri dari Nduga, Begini Tanggapan TNI/Polri
Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang
lihat foto
Akibat banyaknya pengungsi yang berdatangan, satu rumah atau honai bisa berisi 30-50 orang.
Baca: Kebakaran di Bakongan, Kerugian Ditaksir Capai Rp 2 Miliar
Baca: Pemuda Ini Ditangkap Polisi saat Balut Sepeda Motor dengan Stiker, Ini Sebabnya
Baca: Pria Pembawa Berlian Senilai Rp 4,5 Miliar Ditangkap Bandara
Tanggapan TNI
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi menegaskan bahwa keberadaan pasukan TNI di Kabupaten Nduga, Papua bukan untuk menakut-nakuti masyarakat.
Selain bertugas menjaga keamanan, prajurit TNI ditempatkan di sana untuk membantu pembangunan infrastruktur sesuai kebijakan pemerintah.
"Keberadaan pasukan TNI di Nduga bukan untuk menakut-nakuti rakyat. Tugas mereka adalah membangun infrastruktur perhubungan darat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nduga," ujar Sisriadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/8/2019).
Baca: Demi Bawa Pulang Jenazah Ayahnya, Seorang Warga Pakai Sepmor Sebagai Jaminan di Rumah Sakit
Sementara itu, menurut Sisriadi, sebagian pasukan TNI juga diberi tugas membantu Polri dalam rangka penegakan hukum.
Polri tengah mengejar pelaku pembunuhan puluhan pekerja proyek jembatan PT Istaka Karya.
Diduga, tersangka pelaku masih bersembunyi di wilayah Nduga.
Oleh sebab itu, ia menilai keberadaan aparat TNI/Polri penting untuk menjaga keamanan dan mencegah kejadian serupa terulang kembali.
"Khususnya membantu menangkap DPO kriminal bersenjata yang bersembunyi di wilayah Nduga dan sekitarnya," kata Sisriadi.
"Kenapa harus TNI? Masih ingat karyawan PT Istaka Karya yang dihabisi secara tidak manusiawi oleh kriminal bersenjata?" ucap dia.
Baca: Tips PLN untuk Hindari Kebakaran akibat Korsleting, Hati-hati, Nomor 4 Nyaris tak Pernah Dilakukan
Tanggapan Polri
Kepolisian RI akan tetap melakukan pengamanan, pelayanan, dan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Nduga, Papua.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyampaikan hal tersebut dalam menanggapi permintaan Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua agar pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.
"Polri bersama TNI akan tetap melakukan pengamanan, pelayanan, dan pengayoman terhadap masyarakat di Nduga," kata Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
