Breaking News:

Dana PDKS untuk Beli Tanah Pribadi, Tudingan Mahasiswa Saat Demo Depan Kejati

Enam mahasiswa Simeulue yang mengatasnamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi (GMPK) Aceh menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan

SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL
Sekitar lebih enam mahasiswa Simeulue yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi Aceh menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Senin (5/8/2019). 

BANDA ACEH - Enam mahasiswa Simeulue yang mengatasnamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi (GMPK) Aceh menggelar aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Senin (5/8). Dalam aksi itu, massa turut mengusung beberapa karton di antaranya bertuliskan 'Mendesak Kejati Aceh Mengungkap Aktor-aktor Lain Terlibat Kasus PDKS’.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Irsadul Aklis menuding, dana PDKS tersebut turut mengalir ke istri Darmili, Hj Afridawati yang digunakan untuk membeli tanah. "Kami meminta Kejaksaan Tinggi Aceh untuk memproses dugaan adanya aliran dana yang digunakan untuk pembelian tanah atas nama Afridawati yang menggunakan uang dari PDKS," ujar Koordinator Aksi, Irsadul Aklis dalam orasinya.

Untuk itu, sebut Irsadul, pihaknya mendesak penyidik kejaksaan supaya juga mengusut aktor lain dalam kasus PDKS. Sebab, mereka menyakini, dalam kasus itu tidak hanya melibatkan mantan bupati Simeulue, Drs Darmili yang kini sudah ditahan di Rutan Banda Aceh, tapi juga ada aktor-aktor lain. "Kami mendesak Kejati Aceh mengungkap aktor-aktor lain yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi PDKS. Karena kasus ini merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah," tukas Irsadul.

Saat menyampaikan orasi dalam aksi demo yang dikawal personel kepolisian tersebut, Irsadul sempat menyebutkan beberapa nama yang diduga terlibat dalam kasus PDKS. Mereka yang disebut antara lain, Andi Millian (pihak PT Padanta Daro yang juga anak Darmili), Hj Afridawati (istri Darmili yang juga Wakil Bupati Simeulue saat ini), Yayan Darmili (anak Darmili), dan Yazid (Dirut PDKS pertama). "Kami meminta Kejati Aceh memproses nama-nama itu selambat-lambatnya dalam selang waktu 336 jam atau 14 hari. Kami ingin Kejati Aceh segera memproses aktor yang mengkhianati rakyat Simeulue," tuntutnya.

Irsadul mengklaim, aksi yang dilakukan pihaknya itu murni gerakan masyarakat dan mahasiswa Simeulue. "Tujuan kami hanya ingin menyampaikan (kepada Kejati Aceh) untuk segera diproses nama-nama yang telah kami sebutkan tadi," papar dia. Kecuali itu, pendemo juga meminta penegak hukum untuk memproses anggota DPRK Simeulue periode sebelumnya yang diduga turut menerima atau terlibat dalam dugaan kasus korupsi PDKS.

Sementara itu, kedatangan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi (GMPK) Aceh itu Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh, H Munawal

Hadi SH MH.  Menanggapi tuntutan mahasiswa itu, Munawal Hadi menyampaikan bahwa, penyidik yang menangani kasus PDKS saat ini sedang bekerja. Ia menegaskan, kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

Terkait dugaan adanya pihak lain yang terlibat, menurut Munawal, hal itu perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengungkapkannya. "Penyidik hari ini masih bekerja dan masih mengumpulkan bukti-bukti, karena penyidik sangat berhati-hati dalam penetapan tersangka. Kami tetap serius menangganinya. Adik-adik mohon bersabar," pintanya.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved