Tujuh Orang Paling Kuat dan Berpengaruh di Lingkaran Jokowi, Ini Profil Mereka
Pengamat politik Refly Harun menyebut ada tujuh orang kuat yang berada di lingkaran Presiden Joko Widodo.
lihat foto
Dikutip dari wikipedia, JK adalah Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.
Ia merupakan Wakil Presiden Indonesia pertama yang menjabat 2 kali secara tidak berturut-turut.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019). Ratas itu membahas rencana pemindahan Ibu Kota RI ke salah satu daerah di Kalimantan. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Dalam masa jabatannya yang pertama, periode 2004-2009, ia merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya.
JK menjadi calon presiden bersama Wiranto dalam Pilpres 2009 yang diusung Golkar dan Hanura.
Dia dianggap masih memiliki pengaruh di kalangan tokoh nasional terutama di internal Golkar.
Selain pengusaha, Jusuf Kalla juga adalah tokoh ternama dari Indonesia timur.
2. Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.
Dikutip dari wikipedia, dia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan puteri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) usai mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan tersebut sebagai silaturahmi serta membahas berbagai persoalan bangsa. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)
Pada 20 September 2004, ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua.
Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001.
Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar.
Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
