Laporan Subur Dani I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Plt Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Azhari Idris melalui Deputi Perencanaan dan Operasi, Teuku Muhammad Faisal mengatakan kawasan Sabang seyogyanya bukan hanya objek pariwisata, namun lebih dari itu termasuk potensi investasi di sektor hulu migas.

Oleh karena itu, perlu ada sinergitas antara BPMA dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) guna pengembangan kawasan Sabang.

Tujuannya, untuk mendukung kegiatan penunjang operasi hulu migas di Aceh baik dari segi regulasi, infrastruktur, dan industri pendukung.

Hal itu disampaikan oleh Teuku Muhammad Faisal dalam kegiatan Lokakarya Pengembangan Kawasan Sabang dalam Mendukung Kegiatan Usaha Hulu Migas yang digelar BPMBA dan BPKS di Kantor BPMA, Jumat (23/8/2019).

“Stigma Sabang di mata nasional saat ini memang lekat dengan bidang pariwisata. Padahal, Sabang sebenarnya punya potensi investasi yang lebih besar lagi," kata Faisal.

Menurutnya, jika dioptimalkan, bisa mendukung pergerakan iklim investasi yang baik di Aceh, khususnya di sektor industri pendukung hulu migas.

BPMA dan BPKS melaksanakan kegiatan itu sebagai tindaklanjut dari Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BPMA dengan BPKS.

Baca: Hingga Besok PLN Masih Lakukan Pemadaman Listrik di Seluruh Wilayah Aceh Jaya, Ini Rentang Waktunya

Baca: Kasus Pedagang Sayur Keliling Dirampok Pria Bersebo, Polisi Minta Keterangan Saksi

Baca: Dua Sepeda Motor di Cot Bada Bireuen Terbakar, Ini Penyebabnya

Selain para pegawai BPMA, kegiatan ini ikut dihadiri oleh Plt Kepala BPKS, Razuardi beserta jajarannya.

Menyambut penyampaian dari BPMA, Plt Kepala BPKS, Razuardi menyebutkan pihaknya optimis bahwa Sabang bisa mendukung kegiatan investasi penunjang operasi hulu migas di Aceh.

“Saat ini, wilayah kerja BPKS adalah Kawasan Sabang dan Aceh Besar (Pulo Aceh). Untuk Sabang, fasilitas lahan sudah memenuhi syarat namun untuk fasilitas pendukung masih proses tahap pengembangan,” sebut Razuardi.

Meskipun begitu, pihaknya berharap aset lahan dan kepelabuhanan yang berada di bawah BPKS bisa menjembatani kebutuhan dari perusahaan migas yang beroperasi di lepas pantai Aceh.

Kegiatan lokakarya ini menghasilkan rekomendasi rencana tindak lanjut antara BPMA dan BPKS terkait tahapan penyiapan fasilitas berupa sarana dan prasarana utama penunjang operasi hulu migas dan harmonisasi regulasi.(*)