Semua Anggota Dewan Mestinya Dites Narkoba

Sebanyak 25 anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) yang terpilih dalam Pemilu 17 April 2019 lalu, menjalani rangkaian tes urine

Semua Anggota Dewan Mestinya Dites Narkoba
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Anggota DPRK Abdya terpilih periode 2019-2024 yang akan dites urine di Gedung DPRK Abdya, Blangpidie, Rabu (4/9/2019). 

Sebanyak 25 anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) yang terpilih dalam Pemilu 17 April 2019 lalu, menjalani rangkaian tes urine yang dilaksanakan Polres setempat di gedung DPRK Abdya, Rabu (4/9) pagi. Hasil tes menunjukkan anggota dewan yang dijadwalkan dilantik pada 9 September nanti itu dinyatakan negatif atau bebas narkoba.

Kapolres Abdya, AKBP Moh Basori SIK mengatakan, tes urine bagi 25 anggota DPRK terpilih itu memang sengaja dilakukan, guna memastikan wakil rakyat yang akan menjalankan tugas selama lima tahun mendatang tersebut dalam kondisi bebas pengaruh narkoba. "Kalau ada indikasi maka akan kita proses sesuai aturan yang berlaku," ujar AKBP Moh Basori.

Meski demikian, tukas AKBP Moh Basori, proses pemeriksaan urine seperti itu akan diupayakan dilakukan kembali secara mendadak pada masa-masa mendatang. “Bukan hanya kalangan dewan saja, sejumlah instansi terkait lainnya nanti juga akan dicek urine, termasuk dalam instansi Polres Abdya,” tegas Kapolres.

Kita berharap hasil tes itu akurat. Dan, kita juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berinisiatif melakukan tes pengaruh narkoba pada setiap anggota dewan di kabupaten tersebut. Dan, karena ini tujuannya baik, maka tes urine itu mestinya juga dilakukan kepada semua anggota DPRK dan DPRA.

Kita khawatir jika banyak nakobais atau orang-orang terpengaruh narkoba duduk di lembaga dewan, maka apa jadinya daerah ini? Sebagai contoh, baru saja beberapa hari lalu seorang anggota dewan sebuah kabupaten di Sumatera Utara ditangkap pihak berwajib karena ia membawa alat isap narkoba di dalam dompetnya. Anggota dewan itu baru dua hari dilantik menjadi wakil rakyat.

Memang, tes yang bertujuan baik ini akan sulit terlaksana jika tidak mendapat dukungan penuh dari partai-partai politik. Sebab, ketika ada wacana tes urine menyeluruh anggota dewan beberapa tahun lalu, ternyata muncul pro dan kontra. Tapi, jika parpol-parpol setuju rencana itu, maka anggaran pelaksanaannya pasti akan dialoksikan dalam APBN, APBA, dan APBK. Sebaliknya, jika parpol-parpol tak berkenan, maka anggota-anggota mereka di dewan pasti tak akan meloloskan anggaran untuk itu, kecuali ada tekanan dari publik.

Test urine bagi anggota dewan sesungguhnya memang perlu dilakukan. Ini untuk membuktikan kepada khalayak bahwa para wakil rakyat bersih dari penggunaan atau pengaruh narkoba.  Walaupun ini bukanlah satu-satunya cara bagi para anggota legislatif untuk membuktikan dirinya tidak terindikasi menggunakan narkoba.  Akan didapat nilai politis yang positif jika dari hasil test urine ternyata semua anggota dewan di tingkat mana pun dinyatakan negatif dalam penggunaan narkoba.

Sebaliknya, di tengah rendahnya kepercayaan publik kepada lembaga dewan, tes ini memang sangat “mengerikan” bagi para anggota dewan. Sebab, jika ada indikasi positif maka akan semakin terpuruklah moral wakil rakyat di mata publik.  Hal semacam inilah yang mungkin menjadi pertimbangan banyak anggota dewan menolak rencana tes urine menyeluruh dengan salah satu alasannya pemborosan anggaran.

Catatan kita, selama ini cukup banyak anggota dewan di mana terlibat narkoba. Yang sangat mencengangkan, di antara mereka bukan cuma pemakai, tapi juga bandar besar. Ia mengimpor narkoba dan kemudia meracuni anak-anak negeri secara masif bertahun-tahun.

Makanya, walau ada silang pendapat, kebanyakan kita tetap sangat menunggu pelaksanaan tes urine setiap anggota dewan. Jika para anggota dewan merasa bahwa mereka bukan orang yang terlibat dalam penggunaan narkoba, seharusnya tidak perlu takut dan dipersoalkan. Toh pada akhirnya, untuk kebaikan mereka sebagai pribadi, kebaikan mereka sebagai anggota legislatif yang terhormat dan citra lembaga wakil rakyat sebagai lembaga yang bersih dari penggunaan narkoba tetap terpelihara.

Demikian pula, BNN atau Polri yang jika dipercaya melaksanakan tes itu harus menjalankannya secara transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan, hasil tes itu harus ada tindak lanjut yang jelas baik secara politis maupun hukum agar tidak dianggap tes formalitas.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved