Opini

Kesepakatan Damai Berkelanjutan untuk Papua    

Peristiwa amuk massa di Papua beberapa hari lalu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Indonesia dalam mengelola warga bangsanya

Kesepakatan Damai Berkelanjutan untuk Papua      
Dr H. Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S

Dr H. Taqwaddin Husin, S.H., S.E., M.S

Kepala Ombudsman RI Aceh, Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Peristiwa amuk massa di Papua beberapa hari lalu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Indonesia dalam mengelola warga bangsanya. Peristiwa yang bermula di Surabaya dan Malang, telah memicu kerusuhan massal. Pergolakan, dan bahkan penolakan sebagian warga Papua untuk meneruskan bersama Indonesia harus disikapi dengan bijak dan penuh kasih sayang.

Dari peristiwa tersebut, kita bisa belajar bagaimana fakta Bhineka Tunggal Eka diwujudkan dalam tataran empirik. Juga bagaimana negara persatuan dan kesatuan ini diperkokoh, bukan justru dilemahkan oleh oknum-oknum berantene pendek.

Banyak pelajaran penting, iktibar, dan hikmah yang bisa dipetik dalam tragedi tersebut. Namun dalam tulisan pendek dan sederhana ini, saya tidak membahas akar masalah yang menjadi stimulus menyulutnya kerusuhan. Tetapi saya akan fokus menyuarakan ide agar terjadinya kesepakatan damai yang permanen dan berkelanjutan untuk Papua.

Perkenalkan. Saya adalah orang Aceh asli, bapak dan ibu tulen pribumi Aceh. Lahir, besar dan berkiprah di Aceh. Sebagai orang Aceh, kami memiliki nasib yang sama dengan saudara Papua. Sama-sama dari daerah ujung Indonesia.

Aceh di ujung Barat dan Papua diujung Timur. Sama-sama miskin dan tertinggal. Aceh dan Papua sama-sama pernah memperjuangkan kemerdekaan dari republik ini, karenanya sama-sama diberikan sebagai Daerah Otonomi Khusus. Dan masih banyak pula persamaan lainnya.

Harus diakui bahwa akhir-akhir ini anggaran republik telah begitu banyak diberikan kepada Aceh dan Papua, yang dikenal dengan nama Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sehingga, jika dikalkulasikan dari berbagai sumber anggaran baik berupa APBN ditambah APBD provinsi (plus Dana Otsus) dan maupun ditambah lagi dengan APBD kabupaten/kota, maka jumlah total dana publik yang dicurahkan ke Aceh dan Papua sungguh luar biasa banyaknya.

Jika dibandingkan jumlah penduduk yang hanya sekitaran lima juta jiwa, maka sebetulnya total anggaran publik yang dicurahkan ke Aceh dan Papua seharusnya menjadi stimulus untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh dan Papua.

Masalahnya, sekalipun telah 18 tahun Dana Otsus sudah bergulir ke Aceh dan Papua sejak tahun 2002 atau setahun setelah diberlakukan UU No 18/2001 untuk Aceh dan UU 21/2001 untuk Papua, tetapi mengapa hingga kini Papua masih miskin dan tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia? Inilah esensi permasalahan sehingga tuntutan merdeka masih bersuara keras di Papua.

Halaman
123
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved