Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih: Tidak Ada Titipan, Tidak Ada Intervensi

Ketua Pansel Capim KPK, Yeti Ganarsih, tak Ada Titipan, tidak Ada Intervensi 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yenti Ganarsih memastikan tidak ada titipan dari siapapun dan dari pihak manapun dalam proses seleksi calon pimpinan atau capim KPK.

Penegasan itu disampaikan Yenti Ganarsih dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Komisi III sengaja mengundang Tim Pansel Capim KPK ke DPR sebelum melakukan fit and propertest terhadap 10 calon pimpinan KPK, untuk dipilih menjadi lima orang.

Yenti Ganarsih menegaskan dirinya dan tim Pansel tidak pernah berhubungan dengan calon pimpinan KPK.

Ia mengatakan, apabila ada yang menyebut bahwa Pansel melakukan hubungan dengan calon pimpinan KPK itu hanya isu.

"Kami, Insya Allah itu tidak akan terjadi. Kita tahu betul harus bersikap dan memegang integritas kita sendiri," ujar Yeti Ganarsih yang hadir dalam RDPU itu bersama-sama dengan delapan tim pansel lainnya. 

Baca: Soal Calon Pimpinan KPK, Zulvan Lindan, Bola Panas Ada di Komisi III DPR

Baca: Ini Para Pejabat BUMN yang Dijerat KPK, Angka Korupsi dan Suap Hingga Puluhan Miliar

Baca: Wadah Pegawai KPK Gelar Aksi, Bawa Spanduk KPK Dilahirkan oleh Mega, Mati di Tangan Jokowi?

"Tidak ada titipan. Kalaupun ada tidak sampai ke Pansel. Kalaupun ada, kita abaikan. Kita tidak hiraukan titipan itu. Tidak ada intervensi," tukas Yeti.

Sepuluh nama calon pimpinan KPK hasil pemilihan Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai Yeti Ganarsih, adalah;

1. Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK 2014-2019)

Satu-satunya komisioner KPK petahana yang lolos hingga seleksi tahap akhir.

Lahir di Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967, pernah menjadi hakim ad-hoc di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Irjen Firli Bahuri (Kapolda Sumsel)

Irjen Firli Bahuri, satu-satunya anggota Polri yang masuk 10 besar. Saat ini menjabat Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Lahir di Ogan Kumering Ulu, Sumatera Selatan pada 8 November 1963 ini sebelumnya menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.

3. I Nyoman Wara (Auditor BPK)

Auditor utama investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

4. Johanis Tanak (Jaksa)

Saat ini menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung.

Johanis pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Kejati Riau dan Kajati Sulawesi Tenggara.

5. Lili Pintauli Siregar (Advokat)

Pernah menjadi  Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2013 dan 2013-2018.  

6. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen)

Luthfi Jayadi merupakan Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Muhammadiyah Malang.

Luthfi dikenal sebagai aktivis antikorupsi di Kota Malang dan menjadi pendiri Malang Corruption Watch (MCW).

7. Nawawi Pomolango (Hakim)

Nawawi merupakan hakim karier,  merintis karier sebagai hakim sejak 1988. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Pernah menjabat Ketua Pengadilan Poso, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, dan Ketua Pengadilan Jakarta Timur.

Saat ini, Nawawi menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.

Pria kelahiran Manado, 28 Februari 1962 ini pun telah mengantongi sertifikasi hakim tipikor sejak 2006.

Nawawi pernah menangani sejumlah perkara korupsi besar, diantaranya Luthfi Hasan Ishaaq, Fatonah, Irman Gusman, dan Patrialis Akbar.

8. Nurul Ghufron (Dosen)

 Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. Ghufron juga kerap menjadi saksi ahli bidang hukum di berbagai persidangan.

Sebelum menjadi dosen PNS, pria kelahiran Madura, 22 September 1974 ini juga punya pengalaman sebagai pengacara.

9. Roby Arya Brata (PNS Sekretaris Kabinet)

Menjabat Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab).

Telah dua kali ikut seleksi Pimpinan KPK yakni pada 2014 dan seleksi pimpinan KPK periode 2015-2019, namun gagal.

10. Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)

Sigit saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Sigit diketahui pernah menjadi anggota tim pelaksana Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2016.(*)