Tanggapi Pro-Kontra Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, Luhut Binsar: Kalau Gak Mau ke Surga Aja
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai pro dan kontra pemindahan ibu kota merupakan hal wajar.
Tanggapi Pro-Kontra Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim, Luhut Binsar: Kalau Gak Mau ke Surga Aja
SERAMBINEWS.COM - Tanggapi pro kontra pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan beri jawaban menohok.
Luhut Binsar Pandjaitan memberikan komentar menohok ketika menanggapi polemik pemindahan ibu kota Indonesia yang baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Seolah jengah dengan adanya pro kontra soal ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur, Luhut Binsar Pandjaitan malah meminta masyarakat yang berpolemik untuk ke surga saja.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menilai pro dan kontra pemindahan ibu kota merupakan hal wajar.
Namun ia mengatakan, tujuan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimatan adalah untuk membawa kebaikan untuk Indonesia.
"Kalau enggak mau, dan pro-kontra ya ke surga aja yang penting ini untuk perbaikan Indonesia," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Baca: Perkemi Aceh Ikut DAN GRADING and ASEAN-WSKO Special Study Session tahun 2019. Ini Peserta dari Aceh
Baca: Kongres Luar Biasa PNA Tanggal 12 September, Ini Lokasinya
Baca: Beredar Hoaks yang Menyebutkan BJ Habibie Meninggal Dunia, Begini Kondisinya Terkini
Bappenas, kata Luhut, sudah membuat studi komperhensif terkait pemindahan ibu kota ke Kalimatan. Oleh karena itu rencana pemindahan ibu kota diserahkan kepada Bappenas.
Luhut mengatakan, pemerintah juga sudah sepakat terkait konsep ibu kota baru nantinya. Ia memastikan ibu kota baru akan mengadopsi konsep smart city.
"Akan sangat efisien misalnya transportasinya banyak eletrik vehicle karena dampaknya akan banyak sekali," kata dia.
Sebelumnya, ibu kota baru Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur, bukan hanya untuk gedung kementerian serta lembaga saja. Pemerintah juga menyiapkan lahan untuk permukiman masyarakat umum.
Presiden Joko Widodo mengatakan, lahan yang disediakan untuk dijual ke masyarakat umum seluas 30.000 hektare dari total lahan yang dipatok untuk ibu kota, yakni 180.000 hektare.
Presiden sekaligus memastikan, harga jual lahan akan dibuat terjangkau.
"Misalnya kita jual Rp 2 juta per meter saja harganya, kita sudah bisa dapat Rp 600 triliun," ujar Jokowi saat berbincang dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2019). (Kompas.com/Yoga Sukmana)
Baca: Ini Data Korban Rumah Terbakar di Lipat Kajang Bawah Singkil
Baca: VIRAL Wanita Tanpa Busana Naik Motor Keliling Kota, Ini Fakta-faktanya
6 Tanggapan Resmi Rumor Ibu Kota Indonesia Pindah ke Kaltim