Berita Band Aceh

Azhari Cagee: Kemendagri tak Bisa Tunjukkan Bukti Fisik Surat Pembatalan Qanun Bendera

“Ini penting sekali, kita ingin kejelasan. Karena beredarnya secara luas surat itu, membuat membuat ketidakpastian hukum terkait Qanun Bendera".

Azhari Cagee: Kemendagri tak Bisa Tunjukkan Bukti Fisik Surat Pembatalan Qanun Bendera
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Azhari Cagee Ketua Komisi I DPRA. 

  “Ini penting sekali, kita ingin kejelasan. Karena beredarnya secara luas surat itu, membuat membuat ketidakpastian hukum terkait Qanun Bendera".

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak bisa menunjukkan bukti fisik dan administrasi terkait surat pembatalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 terkait Bendera dan Lambang Aceh yang telah beredar luas dua bulan lalu.

Hal itu dikatakan Azhari Cagee saat menelepon Serambinews.com dari Jakarta, Selasa (17/9/2019) sesuai dirinya dan anggota Komisi I yang lain bertemu pihak Kemendagri untuk menanyakan surat pembatalan Qanun Bendera yang dikeluarkan Kemendagri itu.

“Kita menanyakan kepada Kemendagri terkait surat yang beredar, dan meminta untuk ditunjukkan bukti fisik dan administrasi. Ternyata mereka tidak bisa menunjukkannya sebagai bukti bahwa surat itu ada dan pernah dikirim,” kata Azhari Cagee.

Kedatangan Komisi I DPRA ke Kemendagri hari ini memang untuk mengkonfrontir terkait surat itu, karena beredarnya surat yang dianggap hoaks oleh DPRA dan Pemerintah Aceh, membuat ketikdakpastian hukum terhadap Qanun Bendera dan Lambang Aceh.

“Ini penting sekali, kita ingin kejelasan. Karena beredarnya secara luas surat itu, membuat membuat ketidakpastian hukum terkait Qanun Bendera,” kata Azhari Cagee.

Baca: Simpan Ganja di Rumahnya, Warga Gayo Lues Diciduk, Begini Ceritanya

Baca: Viral Karena Mengaku Disiksa Suami Bule Hingga Kaki Patah, Ini 5 Fakta Tentang Tiga Setia Gara

Baca: Heroik, Ayah di Aceh Timur Ini Bertaruh Nyawa Selamatkan Putrinya dari Kepungan Api

Alhasil, kata Azhari Cagee, pihak Kemendagri akan membahas polemik itu dan nantinya akan mengabari kembali kepada pihak DPRA.

 “Bagi kita ini kan aneh sekali, masak surat yang sudah dikirim tidak ada fisik dan administrasinya? Jadi, untuk sementara, kita menganggap Qanun Bendera dan Lambang Aceh masih sah, belum dianulir,” kata Azhari Cagee.

Dia mengatakan, jika memang surat itu benar adanya, tentu pihak Kemendagri harus mengirim ulang, karena dalam surat itu disebutkan ada masa 14 hari bagi Pemerintah Aceh atau DPRA untuk mengajukan keberatan sejak surat itu diterima.

“Ada wewenang gubernur atau DPRA untuk mengajukan keberatan ke Presiden, 14 hari sejak surat itu diterima. Nah, surat yang lalu itu, kita tidak terima, makanya kita tidak mengajukan keberatan,” ungkap politisi Partai Aceh ini. (*)

Penulis: Subur Dani
Editor: Nur Nihayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved